Page 176 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Dep. Perdagangan DitJen. Perikanan. Pem.Daerah Dinas Perikanan. Dep.Pertahanan Pengadilan Militer Pengadilan Sipil. Departemen Perindustrian Ditjen.Perikanan Departemen Perdagangan Pem. Daerah Ditjen. Litbang Deptan. Universitas- universitas Lembaga- lembaga penelitian lain. Dept. Nakertranskop.

BRI Perikanan. s.d.a.

Perdagangan nener yang lancar dan teratur Pengamanan parental stock bandeng. Larangan yang dipatuhi Limbah terkendali Nener kelebihan sumber devisa Sektor pertambakan yang maju. s.d.a.

Masih berlaku tak digunakan kecuali Aceh yang meng- gunakan Bali menggunakan bukan untuk bandeng. Sanksi tak dikenakan Seperti tak ada peraturan Berlaku larungan

-
PP No. 64 th.1957 ps. 3 juga: Provinsiale stbl.1927 no. 144 ps.7 ayat (2) dan ps.

Tak ada verordening 1 ayat (8). ? ada ? ? Disiapkan ? Tak ada s.d.a.

Kredit candak kulak/ jangka pendek, plafon tinggi. Larangan penangkap- an bandeng besar di laut, Larangan perdagangannya dan konsumsinya Larangan operasi penang kapan di tempat pemijahan bandeng Enforcement Pengawasan limbah Industri Pelarungan atau legalisasi Eksplorasi daerah 1. penangkapan nene

kacau luas penebaran produksi bandeng income pertambak. Pengumpulan/distribusi nener pendapatan penangkap nener konsumer nener Produksi bandeng pendapatan petambak, penangkap, pedagang nener s.d.a. Produksi bandeng mendapatkan petambak, penangkap, pedagang nener. s.d.a. Harga nener naik Semua hal yang bersangkutan deng

Pedagang bangkrut Terancam punah/berkurang Penggunaan dinamit untuk penangkapan ikan Pencemaran pantai Tak terawasi Banyak hal yang belum diketahui s.d.a.

Kelestarian Nener Penyelun dupan nener tak terawasi di luar negeri Penelitian- penelitian tentang hal-hal yang perlu untuk pemba- ngunan dan pengem bangan Budidaya tambak

141