Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 28 November 2019

WIYATNO H ABDUL RAZAK H JIMMY CARTER HJ FARIDAWATI DARLAND ATJEH
KETUA DPRD KALTENG WAKIL KETUA I DPRD KALTENG WAKIL KETUA II DPRD KALTENG WAKIL KETUA III DPRD KALTENG
KAMIS, 28 NOVEMBER 2019 06

19 Raperda BK Tegakkan Kode Etik dan Tatib
Dewan Bahas

PALANGKA
RA Y A,
PPOST PALANGKA RAYA, PPOST
Ketua Setelah dibentuk beberapa bulan lalu, Badan Kehormatan (BK)
Badan Pem-
bentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah
P eraturan (Kalteng) siap melaksanakan tugas menegakkan kode etik ataupun
Daerah tata tertib (tatib) dewan.
(Bapemper-
da) DPRD
Ka lte n g, Meski begitu, menurut Ketua paripurna. Artinya, jangan sampai
Maruadi BK DPRD Kalteng, Achmad Amur, enam kali tidak hadir. Dalam hal ini
mengatakan, pihaknya tetap mengedepankan saya tetap kontrol. Kalau tiga kali
pihakny a Maruadi pendekatan individu terlebih dulu saja tidak hadir, tentu akan kami in-
telah mener- kepada siapapun anggota dewan gatkan. Untuk rapat paripurna saya
ima 19 ran- yang melanggar kode etik ataupun mengimbau agar tetap hadir, walau
cangan peraturan daerah (raperda) tatib sebelum melakukan penindakan. bagaimanapun kesibukannya karena
yang akan dituntaskan selama lima “Saya mengimbau agar sama-sama itu kewajiban tugas, kecuali sakit dan
tahun ke depan. menjaga etika saat bertugas, karena berhalangan tetap,” ucapnya.
“Yang terbaru diajukan pemerintah bagaimanapun instansi ini juga tetap Demikian juga dengan adanya tatib
provinsi (pemprov), yakni raperda menjadi perhatian masyarakat, ketika larangan untuk tidak merokok dalam
penambahan modal daerah perusa- ada sesuatu yang luar biasa terjadi. ruang rapat paripurna dan rapat in-
haan Banama Tingang Makmur,” Namun, saya tetap berharap dan ternal dewan, Amur meminta, juga
katanya di gedung DPRD Kalteng, berdoa agar tidak ada pelanggaran dihormati.
kemarin. kode etik ataupun tatib,”ucap politisi “Saya harap soal larangan merokok
Sebelumnya, jelas Maruadi, ada 13 senior Partai Persatuan Pembangu- saat rapat dapat disikapi dengan
raperda dari pihak eksekutif pening- nan (PPP) ini, kemarin. bijaksana oleh siapa saja. Bagi yang
galan dari DPRD yang lama dan Amur menjelaskan, dalam pen- mau merokok silahkan, tapi di luar.
lima raperda usulan pihak legislatif egakan kode etik kepada sesama Intinya, sama-sama menghargai tatib
sendiri, sehingga totalnya 19 raperda. anggota dewan bagaikan buah si- yang sudah disepakati bersama,” Foto : PPost/Arianata
“DPRD bersama seluruh komisi malakama, namun karena tugas katanya. MENEGAKKAN - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalteng, Achmad Amur (kedua dari kiri), siap melaksanakan tugas menegakkan
terkait berupaya kuat menyelesaikan kalau ada yang melanggar tetap akan Kedisiplinan anggota dewan terus kode etik dan tata tertib (tatib) dewan.
satu persatu agar bisa langsung di- dilakukan pendekatan dan selalu dipantau oleh anggota BK, lanjut
jadikan peraturan daerah,” katanya. diingatkan. Amur, tidak hanya soal kehadiran fraksi. BK melihat absensi kehadiran. peringatan lisan, namun tidak ada pemberhentian sementara, tambah
Dikatakan, pihaknya terlebih “Memang yang sangat penting rapat paripurna, namun juga kun- Sedang untuk sanksi tentu akan perubahan dan dilanjutkan dengan Amur, hal itu masih akan dipelajari
dulu akan meneliti raperda sifatnya adalah kewajiban menghadiri rapat jungan kerja, rapat komisi dan rapat tetap berdasarkan tahapan sanksi sanksi tertulis. Sanksi berat atau sanksi dulu.(art/P4)
mendesak untuk dituntaskan. Con-
tohnya, raperda pengaturan asrama
mahasiswa, karena sifatnya urgen
lantaran banyak aset asrama maha- Tonjolkan Ornamen Khas Daerah
siswa di luar yang harus diatur untuk
kenyamanan penghuni asrama.
Sedangkan untuk raperda lainya
akan kaji lebih khusus karena ada PALANGKA RAYA, PPOST nyarankan agar pihak pengelola kan ornamen daerah masing-mas- Pemprov Kalteng di Jakarta. Pemesanan kamar mess ini bisa
beberapa yang memerlukan ker- Anggota Komisi I DPRD Kali- mess menonjolkan ornamen khas ing di kantor perwakilan dan mess Mess terdapat di dua lokasi, dilakukan secara online (daring)
jasama dengan pihak luar, seperti mantan Tengah (Kalteng), Rusita daerah atau karya seni ukir Dayak daerahnya. “Kantor perwakilan yaitu di Jalan Kembang I Nomor 1, dengan cara membuka website
universitas. Irma, mendukung upaya pihak dipajang di dua mess tersebut. provinsi lain, kita sudah bisa men- Kwitang, Jakarta Pusat, dengan 21 www.badanpenghubungkalteng.
“Misalnya, untuk kajian naskah kantor penghubung di Jakarta terus “Kami harapkan agar ornamen getahui dari melihat dari luar saja, kamar dan di Jalan Cut Nyak Dien, com dan kemudian mengisi data
akademik dan juga lawatan ke daerah melakukan peningkatan layanan di khas daerah di pasang. Misalnya, karena ada ciri khasnya,” jelasnya. Menteng, Jakarta Pusat dengan tamu di kolom yang sudah dise-
lain yang memiliki raperda hampir dua mess Kalteng di jalan Kembang Tameng atau Talawang, lukisan- Sebelumnya, Kepala Kantor Peng- sembilan kamar. diakan serta mendaftar secara
sama. Semua informasi itu menjadi I Kwitang dan Jalan Cut Nyadien di lukisan dan berbagai ornamen khas hubung di Jakarta, Sawun menjelas- Untuk menginap di mess ini, langsung dengan datang ke lokasi
bahan yang kita perlukan untuk ke- Jakarta Pusat. daerah Kalteng,” katanya. kan, mess atau wisma Pemprov tamu dikenai retribusi Rp 350.000 tersebut atau menghubungi melalui
sempurnaan perda,” jelas Maruadi. Srikandi Partai Kebangkitan Rusita mengatakan, sejumlah Kalteng adalah tempat menginap untuk kamar VIP dan Rp 250.000 telepon (021)-3901892 atau SMS
(bi/P4) Bangsa (PKB) Kalteng ini me- provinsi lain juga sudah menonjol- yang dikelola Badan Penghubung untuk kamar standar/reguler. 082113667180.(art/P4)

Hj Merry Rukaini Permana Setiawan Sastra Jaya

Raperda Retribusi Jasa Pimpinan PT SAL

Usaha Jadi Perda

MUARA TEWEH, PPOST at Kary a untuk dievaluasi Tak Hadiri RDP
Enam fraksi pendukung Sejahtera sebelum ditetapkan
DPRD Barito Utara meny- (ARKS). menjadi perda.
etujui rancangan peraturan “Raperda “Diharapkan,
daerah (raperda) perubahan perubahan perda dapat diso-
kedua atas Peraturan Daerah kedua atas sialisasikan kepada
(Perda) Nomor 9 tahun 2011 Perda no- masyarakat, sehing-
tentang retribusi jasa usaha m o r 9 ta- ga dapat diketahui Warga Empat Desa
untuk dijadikan perda. hun 2011 dan meningkatkan
Usai disetujui fraksi- tentang re- kesadaran masyara-
fraksi, dilakukan penan- tribusi jasa kat akan pentingnya Kecewa
datangan berita acara per- usaha telah peraturan pemerin-
setujuan oleh Ketua DPRD disetujui tah,” katanya. MUARA TEWEH, PPOST
Barito Utara, Merry Rukaini oleh seluruh Hj Merry Rukaini Merry juga men-
bersama Bupati Nadalsyah, fraksi, na- gucapkan terima Masyarakat dari empat desa, yakni Desa Mukut, Pen-
Rabu (27/11). mun dengan kasih dan apresiasi dreh, Nihan dan Karamuan, harus menelan kekece-
Enam fraksi tersebut, yak- catatan-catatan yang harus yang setinggi-tinginya ke- waan. Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang dilak-
ni Fraksi Partai Demokrat, diperhatikan oleh pemerin- pada bupati dan wakil bupati
Fraksi Partai Kebangkitan tah daerah,” terang Merry serta tim anggaran pemerin- sanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Bangsa (PKB), Fraksi Partai Rukaini. tah daerah, sekretaris daerah, Kabupaten Barito Utara, pimpinan PT Satriadi Abdi
Demokrasi Indonesia (PDI) M e rry m enj elas ka n, unsur FKPD, pejabat aselon lestari (SAL) tidak hadir.
Perjuangan, Fraksi Partai nantinya berita acara per- II, III, dan IV ra yang berke-
Persatuan Pembangunan setujuan perda ini beserta nan meluangkan waktu ber- Akibatnya, masalah tump- pimpinan PT SAL terkait kes-
(PPP), Fraksi Partai Ger- rancangan perda tersebut sama DPRD untuk mengikuti ang tindih lahan antara warga iapan untuk menghadiri RDP
indra dan fraksi gabungan akan diajukan kepada Gu- rapat pembahasan serta rapat dan perusahaan di areal peru- kembali bersama dewan dan
yakni Fraksi Amanat Raky- bernur Kalimantan Tengah paripurna. (bn/P4) sahaan tersebut belum men- pihak terkait dengan mem-
emukan solusi. bawa dokumen yang lengkap.
Dari kesimpulan rapat, Per-
Hasil rapat hearing yang
Jangan Beratkan Masyarakat dipimpin Wakil Ketua I DPRD wakilan PT SAL diwajibkan
Barito Utara, Permana Se-
untuk menyampaikan kepada
tiawan dan dihadiri pihak pihak pimpinan mengenai
eksekutif, perwakilan PT SAL, pelaksanaan RDP berikutnya
MUARA TEWEH, PPOST atau Usaha daerah ini dapat para kepala desa (kades) dari yang akan dilaksanakan pada
Sekretaris Fraksi PDI Per- Mikro Kecil memberikan kekua- empat desa dan perwakilan minggu kedua bulan Januari
juangan DPRD Barito Utara, Menengah tan hukum dalam masyarakat, belum menghasil- 2020 mendatang.
Sunario, mengharapkan rap- (UMKM),” pungutan retribusi kan kejelasan penyelesaian “Dalam pertemuan beri-
erda tentang retribusi jasa us- kata Sunario, jasa usaha. Hal ini permasalahan. kutnya pimpinan PT SAL
aha dapat menjadi instrumen kemarin. harus berimbang Dewan pun terpaksa men- tidak boleh diwakilkan. Saat
penting dalam meningkatkan Selain itu, dengan kinerja dari jadwalkan lagi pertemuan apat nantinya pimpinan PT
pendapatan asli daerah (PAD). kata Sunario, pihak terkait. “Jan- ulang terkait masalah tersebut SAL yang datang diharuskan
Perda itu bisa digunakan se- pemerintah gan sampai melaku- melalui rapat Badan Musy- dapat mengambil keputusan.
bagai pengatur kegiatan eko- daerah harus kan pelanggaran awarah (Banmus) nanti. Pi- Apabila pimpinan lainnya,
nomi daerah untuk pengem- memberikan mekanisme penga- hak PT SAL yang menghadiri maka sengketa ini tidak akan
bangan inovasi dalam pena- perhatian wasan,” tegasnya. RDP tersebut bukan orang selesai,” jelas Permana, Rabu
taan dan pengelolaan usaha, terhadap ke- Retribusi jasa us- yang berkompeten mengambil (27/11).
sehingga bisa bersaing dengan lengkapan Sunario aha, lanjut Sunario, keputusan. Dijelaskan Permana, per-
kota-kota lainnya. fasilitas dae- merupakan pung- Pimpinan RDP, Permana masalahan perusahaan ke-
“Raperda ini dibuat bukan rah. Sebab, utan terhadap jasa Setiawan mengatakan, per- lapa sawit itu, yakni tumpang
hanya semata-mata untuk kelengkapan fasilitas ini se- yang diberikan pemerintah temuan mengenai masalah tindih lahan milik warga dari
meningkatkan PAD, tapi jan- bagai perimbangan antara bi- daerah dengan menganut Permana Setiawan antara PT SAL dan masyarakat empat desa yang masuk dalam
gan sampai memberatkan aya yang dibebankan dengan pada prinsip komersial, se- ini akan kembali dijadwalkan. areal perusahaan tersebut.
masyarakat, terutama bagi pelayanan yang diberikan. hingga dapat mengingkatkan Dewan juga akan menyurati (bn/P4)
pelaku ekonomi kerakyatan Selanjutnya, peraturan PAD.(bn/P4)