Page 4 - fkppc book-1
P. 4

4.  Selain  memahami  penggunaan  table  Harga  Over  VB,    perlu  menjadi  bahan
                       pertimbangan dan berhati-hati dalam proses negosiasi bahwa :
                          a.  Selama  ini  kita  tidak  hanya  membayar  pajak  buminya  saja  tapi  juga
                              bangunannya.
                          b.  Kita mendapatkan keringanan pembayaran pajak dari Kementrian Keuangan
                              Direktorat Jendral Pajak, yang luas tanahnya di seragamkan untuk tiap-tiap
                              type rumah.
                          c.  Siapapun yang mengambil peran untuk memfasilitasi penjualan rumah kita,
                              pasti  mengharapkan  atau  bahkan  memaksa  untuk  mendapatkan  imbalan
                              tanpa standar atau ketentuan yang jelas.
                          d.  Sebagaimana makelar tanah pada umumnya selalu mempunyai niat bahwa :
                              “Kalau bisa dibeli murah, kenapa tidak”

               Rekan seperjuangan, kita akan terus berjuang mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan
               pemasalahan rumah dan bumi yang pada sebagian besar dari kita telah ditinggali sepanjang
               usia kita.  Beberapa artikel penting yang perlu dibaca yang dapat menjadi pijakan kita untuk
               melangkah ke depan, antara lain :

                   1.  Berita  Detik.com  Rabu  23  Nov  2016,  16:42  WIB,Presiden Jokowi Minta Aset TNI
                       Didata Ulang (Lampiran KPPC2-1)

                       Isinya antara lain :
                       …..“Aset-aset  tersebut  yakni  seperti  aset  yang  digunakan  pihak  ketiga  baik  oleh  karena
                       disewa atau tanpa disewa, aset TNI yang tidak dimanfaatkan atau idle, aset TNI yang dalam
                       keadaan  sengketa,  atau  di  atas  tanah  aset  TNI  didirikan  bangunan  oleh  pihak  lain,  serta
                       bangunan   yang   merupakan    aset   TNI   didirikan   di   atas   lahan   pihak   lain.”
                       Di samping itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Jokowi, masih banyak terdapat  aset-
                       aset  TNI  yang  belum  tersertifikasi.  Menurut  Jokowi,  aset-aset  itu  perlu  didata  ulang  dan
                       diperjelas  status  hukumnya.  "Kepemilikannya  dari  aset-aset  tersebut  serta  diselesaikan
                       permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan  dengan  mengutamakan  asas
                       kemanusiaan dan keadilan sosial serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan perundangan
                       yang berlaku," tutur Jokowi.


                   2.  Berita  Detik.com,  Rabu  23  Nov  2016,  23:53  WIB  Menhan:  2  Miliar  Meter  Persegi
                       Lahan Aset TNI Akan Diinventarisasi

                       Presiden Jokowi dalam rapat di Istana tadi sore juga meminta agar pengambilalihan
                       lahan dilakukan secara manusiawi. Sehingga semua pihak bisa menerima.

                       "Saya  bilang  begini,  kalau  punya  penduduk,  kita  bayar.  Kalau  punya  kita,  kita  ambil
                       tapi kita pindahkan, ada uang pindah lah. Itu manusiawi. Jangan main serobot-serobot
                       saja, enggak bagus tuh," kata Ryamizard.



                                                    SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA
                                                    Salam,
                                                    TIM FKPPC2
                                                    (Dwk/IA)









                                                                                                  Page 3 of 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9