Page 118 - LK BPKP 2021
P. 118
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan
Biaya Bantuan
Kedinasan
Selama Tahun 2021 kegiatan pengawasan BPKP selain didanai dari DIPA
BPKP, juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan,
bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah
Daerah dan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing
satuan kerja, yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA BPKP. Jumlah
penugasan yang dibiayai mitra kerja sebanyak 2.232 penugasan dengan
menghasilkan 2.229 LHP dan realisasi dana sebesar Rp42.435.142.082,00
Rekapitulasi Biaya Bantuan Kedinasan per 31 Desember 2021 dapat dilihat
pada Lampiran 3-N.
Pengelolaan Bantuan Kedinasan dilingkungan BPKP berdasarkan pada
Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Bantuan Kedinasan di
Lingkungan BPKP. Biaya Bantuan Kedinasan seluruhnya dikelola dan
dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja terkait sesuai dengan
mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Berdasarkan
penugasan dari pimpinan unit kerja masing-masing berupa SK Tim
Gabungan/Surat Tugas maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja. Pada akhir
kegiatan/penugasan, pegawai dimaksud menerima dan menandatangani
kuitansi biaya perjalanan dinas, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh
mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra
kerja.
Kegiatan pengawasan BPKP selain didanai dari DIPA BPKP,
juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa
pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi
berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah dan
Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja
masing-masing satuan kerja, yang anggarannya tidak
tersedia dalam DIPA BPKP
106 Pengungkapan Lainnya
