Page 119 - LK BPKP 2021

F.2. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional
Realisasi Pencapaian
Prioritas Nasional
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan
melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020
tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, terdapat Alokasi Anggaran untuk
Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional VII - Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Realisasi Anggaran PN VII adalah sebesar Rp41.303.017.860,00 atau 98,70%
dari pagu anggaran sebesar Rp41.846.418.000,00. Sedangkan realisasi
capaian output PN VII adalah sebesar 2.296 Laporan atau 104,27% dari target
realisasi sebesar 2.202 Laporan. Rincian Realisasi Pencapaian Prioritas
Nasional dapat dilihat pada Lampiran 3-O.

F.3. Informasi Data Tuntutan Hukum Terhadap BPKP
Tuntutan Hukum
Terhadap BPKP
Berdasarkan Lampiran IV Surat Menteri Keuangan Nomor S-131/MK.5/2021
tanggal 31 Desember 2021 perihal Kebijakan Akuntansi Penyajian dan
Pengungkapan Hak dan Kewajiban dari Putusan Hukum Inkracht dan
Pelaporan serta Pengungkapan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
dan/atau PC-PEN, dimana disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan
hukum, wajib melakukan pemutakhiran data tuntutan hukum dan melaporkan
Putusan Pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah
berupa Aset Tetap dan kewajiban dalam Laporan Keuangan.

Sampai dengan akhir tahun 2021, BPKP tidak memiliki tuntutan hukum yang
telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht). Akan tetapi, terdapat 6 kasus
hukum (gugatan) terhadap BPKP yang berpotensi menimbulkan pengeluaran
negara 2022. Secara umum, gugatan tersebut merupakan gugatan dari pihak
ketiga atas hasil audit yang dilakukan BPKP.

Status perkara saat ini adalah 2 kasus proses banding, 1 kasus status
peninjauan kembali, 1 kasus kasasi, dan 2 masih proses sidang. Rekapitulasi
Risiko Tuntutan Hukum Terhadap BPKP dapat dilihat pada Lampiran 3-P.

Pengungkapan Lainnya 107