Page 16 - BD - SDM Manajer Buku 2
P. 16

Bab 8 Hubungan Kerja                                          5




              sepakat,  setia-sekata  mengenai  hal-hal  yang  diperjanjkan.  Apa
              yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain.
              Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak
              pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.

                   Kemampuan  atau  kecakapan  kedua  belah  pihak  yang
              membuat  perjanjian  maksudnya  pihak  pekerja  maupun
              pengusaha  cakap  membuat  perjanjian.  Seseorang  dipandang
              cakap  membuat  perjanjian  jika  yang  bersangkutan  telah  cukup
              umur.  Ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  memberikan  batasan
              umur  minimal  18  tahun  (Pasal  1  angka  26  Undang-Undang
              Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan).  Selain  itu
              seseorang  dikatakan  cakap  membuat  perjanjian  jika  orang
              tersebut tidak terganggu jiwanya atau waras.

                   Adanya  pekerjaan  yang diperjanjikan,  dalam  istilah  pasal
              1320  KUH  Perdata  adalah  hal  tertentu.  Pekerjaan  yang
              diperjanjikan  merupakan  obyek  dari  perjanjian  kerja  anatar
              pekerja  dengan  pengusaha,  yang  akibat  hukumnya  melahirkan
              hak dan kewajiban para pihak.

                   Obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh
              bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum,  dan
              kesusilaan. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah
              satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.

                   Keempat  syarat  tersebut  bersifat  kumulatif  artinya  harus
              dipenuhi  semuanya  baru  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian
              tersebut  sah.  Syarat  kemauan  bebas  kedua  belah  pihak  dan
              kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat
              perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subyektif
              karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian,
              sedangkan  syarat  adanya  pekerjaan  yang  diperjanjikan  dan
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21