Page 6 - Perjuangan berarti
P. 6
Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap
dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Konstitusi negara Indonesia juga secara tegas mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat
serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau adat
istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
yang telah disebutkan, selain dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara Indonesia juga
mempunyai hak hidup yang sederajat dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten, kota dan
provinsi.
