Page 9 - Perjuangan berarti

yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa
hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dalam alinea ketiga dan keempat
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga, memuat pernyataan
kemerdekaan bangsa Indonesia.

3. Alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan yang pertama
kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan
mengurus bangsa Indonesia.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah
daerah kepada masyarakat

5. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip
negara kesatuan sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan.
Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada pada
daerah. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan
pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi
seluas-luasnya akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Penyerahan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah ditujukan untuk
menyejahterakan masyakat, baik melalui :
a. peningkatan pelayanan publik maupun
b. peningkatan daya saing daerah.