Page 123 - EBOOK PPKN XII

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Lama (5 Juli 1959
sampai dengan 11 Maret 1966 )
Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara
Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi
negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak
berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli
1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas:
a. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh
Presiden dan 10 orang menteri.
b. Menteri-menteri ex offi cio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena
jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf
Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua
Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
c. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang.
Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa
Indonesia, yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa
pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat
mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, presiden Soekarno
mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi
terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Namun, lama kelamaan, bergeser menjadi
dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Maka, akhirnya segala
sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa dalam hal ini
pemerintah.

Sumber: Buku 30 Tahun
Indonesia Merdeka

Gambar 4.6 Dekret
Presiden 5 Juli 1959;
awal berlakunya
kembali UUD 1945
dan berlakunya sistem
demokrasi terpimpin

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 111