Page 126 - EBOOK PPKN XII

b. Bidang Politik: Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden
sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan
dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan
disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik
jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) biasa terjadi
yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat.
c. Bidang hukum: Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi
kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang
terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat
ditegakan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak
pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa
dan konglomerat yang dekat dengan penguasa.
Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia
terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan
ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka
pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri.
Sebagai gantinya, B.J Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden,
dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J Habibie
berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang Umum MPR pada
tanggal 20 Oktober 1999.
6. Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei
1998-sekarang)
Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin
mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan
kehidupan bangsa dan negara.
Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan
sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang
konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah
konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:
a. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan
b. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa
Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang
Dasar 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat
konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari
yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak
empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan
Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia
tetap presidensial. Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan

114 Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK