Page 409 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

_____________________________ 2011. Meningkatkan Keterwakilan
Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi. Jakarta: Kemitraan Bagi
Pembaruan Tata Pemerintahan.

Taagepera, Rein. 1998. “How electoral systems matter for democratization.”
Democratization. Vol. 5 (3).

BAB 4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota

Anggota Badan Permusyawaratan/Perw Nomor 7 Tahun 1953

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional
Pusat

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat DKPP, kini

Sekretariat Jenderal DKPP

DAFTAR PUSTAKA 393