Page 413 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 413
International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2002. Standar-
standar Internasional Pemilihan Umum – Pedoman Peninjauan Kembali
Kerangka Hukum Pemilu. Jakarta: IDEA.
Jesus Orozco-Henriquez et. al. 2010. Electoral Justice: The International IDEA
Handbook, Stockholm: IDEA.
Santoso, Topo. et.al.2006. Kajian Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Pemilu
(2009-2014). Jakarta: Perludem.
Martadillah, Aida. 2019. Sengketa Pemilu Dulu dan Sekarang.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c768182c0f18/sengketa-
pemilu-dulu-dan-sekarang/ (diakses 22 Juli 2019).
The Electoral Knowledge Network. 2019. Legal Framework.
http://aceproject.org/ace-en/topics/lf/lfa/lfa03 (diakses 9 Agustus 2019).
Tumpal HS, Ranap.2019. Upaya Cepat Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu. https://bawaslu.go.id/id/berita/upaya-cepat-bawaslu-
dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu (diakses 7 Agustus 2019).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
DAFTAR PUSTAKA 397

