Page 5 - Masa Demokrasi Terpimpin_Eka Sugiarti

Sejarah Indonesia : Demokrasi Terpimpin

A. Akhir Drama Pergantian Perdana Menteri dalam sister Demokrasi
Parlementer / Liberal
Pada masa Demokrasi Liberal partai politik memiliki peran yang dominan dalam
proses perumusan kebijakan pemerintah melalui kekuasaan konstitusionalnya.
Selain itu, kedudukan perdana Menteri dalam menjalankan kegiatan
pemerintahan kalah kuat dibandingkan kekuatan partai-partai dalam parlemen.
Kondisi ini menyebabkan sering terjadinya pergantian cabinet dan kondisi politik
menjadi tidak stabil.

B. Menuju Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin adalah kebijakan Presiden Soekarno untuk menyatakan
semua komponen masyarakat yang saling bertolak belakang di bawah
kepemimpinannya.
Presiden Soekarno ingin menanamkan sikap revolusioner dalam diri bangsa
Indonesia. Ia berpendapat sikap ini dapat mengatasi semua halangan
pembangunan. Presiden meningkatkan propaganda yang menekankan
perjuangan dan kedinamisan. Kehidupan bangsa Indonesia dikemudian
didominasi oleh Nasakom, yaitu doktrin revolusioner terpusat yang
menggabungkan Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Doktrin ini telah disusun
oleh Soekarno sejak tahun 1926.
1) Latar Belakang dan terbitnya Dekrit Presiden 1959
Pemilu 1955 yang dilaksanakan secara gemilang ternyata tidak mampu
mengatasi negara yang labil. Anggota DPR dan konstituante hasil pemilu
1955 yang terdiri atas wakil-wakil partai berbeda ideologi ternyata sulit
disatukan. Sementara itu, di kalangan masyarakat Gerakan dan petisi untuk
pemberlakuan kembali UUD 1945 semakin kuat. Menyikapi keadaan tersebut
Presiden Soekarno menganjurkan kepada Konstituante agar memberlakukan
kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Selanjutnya, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan ketua DPR
Sartono, Perdana Menteri Djuanda, Roeslan Abdulgani, dan Muh. Yamin.
Pertemuan tersebut menyepakati untuk memberlakukan kembali UUD 1945
sebagai konstitusi negara melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tanpa
persetujuan Konstituante yang bertugas membentuk UUD baru pengganti
UUD 1945.
Isi Dekrit Presiden 1959 yang dibacakan Soekarno berisi tiga ketentuan pokok
berikut.
1. Pembubaran Konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlaku kembali UUD 1945
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan
serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
2) Situasi politik setelah Dekrit Presiden 1959
Pembacaan Dekrit Presiden berdampak bagi kondisi politik di Indonesia.
Rakyat menyambut baik karena rakyat mendambakan stabilitas politik.

EKA SUGIARTI, S.PD 5