Page 162 - Buku Paket Kelas 11 Agama Katolik

kehidupan manusia terhadap penyerang dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia, maka yang berwenang harus membatasi dirinya pada cara-cara ini, karena cara-cara itu lebih menjawab syarat-syarat konkret bagi kesejahteraan umum dan lebih sesuai dengan martabat manusia.”(KGK, art. 2267).
Thomas dari Aquino
Dengan hukuman mati, dan dengan hukuman pada umumnya, masyarakat mendenda perbuatan seseorang yang di pengadilan terbukti salah. Dengan sanksi hukuman dinyatakan bahwa masyarakat tidak dapat menerima dan menyetujui perbuatan jahat. Dengan menjatuhkan hukuman, masyarakat membela diri, yaitu dengan meringkus penjahat dan dengan demikian mengancam penjahat-penjahat lain. Melalui hukuman, keonaran sosial akibat kejahatan akan dibereskan, dan diharapkan bahwa penjahat pun memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang biasa. Prinsip ini sudah dirumuskan oleh Santo Tomas dari Aquino: “Kesejahteraan bersama lebih tinggi nilainya daripada kesejahteraan perorangan. Kesejahteraan perorangan perlu dikurangi sedikit guna menegakkan kesejahteraan umum.”
Paus Yohanes Paulus II
Ensiklik Evangelium Vitae dari Paus Yohanes Paulus II yang membahas tentang martabat hidup manusia. Di dalam ensiklik tersebut, Paus menegaskan kembali apa yang telah dikemukakan dalam Katekismus dan juga yang dikemukakan oleh konferensi para uskup. Dengannya, Paus menegaskan lagi kebenaran dari upaya pertahanan diri yang sah serta tujuan sebuah hukuman. Adapun yang menjadi tujuan utama hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat adalah “untuk memulihkan kekacauan yang diakibatkan oleh pelanggaran” dan juga demi menjamin ketertiban dalam masyarakat (KGK, art. 2267)
Dalam kaitan dengan upaya memulihkan kekacauan dan menjamin ketertiban
dalam masyarakat, ketika menunjuk pada pertanyaan apakah eksekusi seorang
yang bersalah diijinkan, ajaran Paus tentang persoalan ini nampaknya cukup tegas.
Ia menulis: “Sudah jelaslah, bahwa supaya tujuan-tujuan itu tercapai, hakekat dan
beratnya hukuman harus dievaluasi dan diputuskan secara cermat, dan jangan sampai
kepada ekstrem melaksanakan hukuman mati kecuali bila memang perlu. Dengan
kata lain, bila tanpa itu sudah tidak mungkin lagi melindungi masyarakat.”(Paus Yohanes Paulus II, Evangelium Vitae, terj.R. Hardawirjana, SJ, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan
Penerangan KWI, 1997), art.56 paragraf 2.)
Dengan menekankan pada perlunya evaluasi atas hukuman yang dijatuhkan,
Yohanes Paulus II tidak menyangkal ajaran tradisional mengenai hak penguasa dalam menjatuhkan hukuman mati. Karenanya, ia memang tidak menolak legitimasi hukum pada umumnya, namun demikian ia menentang aplikasi hukuman mati dalam dunia modern. Di sini Bapa Suci lebih lanjut menjelaskan perbedaan antara status sah hak
156 Kelas XI