Page 163 - Buku Paket Kelas 11 Agama Katolik

untuk melaksanakannya di dalam keadaan tertentu dan kebutuhan untuk penggunaan hak itu dalam dunia sekarang. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa status sah yang memungkinkan pelaksanaan hukuman mati ini tidak terletak lagi pada pertimbangan berat ringannya suatu tindak kejahatan yang dilakukan, tetapi pada ketidakmampuan masyarakat di dalam mempertahankan dirinya dengan cara-cara lain. Menurutnya, status ketidakmampuan masyarakat melindungi dan mempertahankan dirinya dengan cara-cara lain adalah faktor yang menentukan di dalam memutuskan apakah hukuman mati diperbolehkan atau tidak bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Sejalan dengan itu, sejak masyarakat kita dapat menghukum yang melakukan kejahatan serius dengan hukuman penjara seumur hidup, Bapa Suci menilai bahwa bukan lagi sebuah kebutuhan mutlak untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai upaya mempertahankan dan melindungi masyarakat.
“Mengenai soal ini makin kuatlah kecenderungan di dalam Gereja maupun dalam masyarakat sipil, untuk meminta supaya hukuman itu diterapkan secara sangat terbatas, atau bahkan dihapus sama sekali.”
Singkatnya, menjatuhkan hukuman mati ketika itu tidak mutlak perlu karena hukuman mati merupakan sebuah tindakan yang melanggar ajaran Gereja Katolik yang sejak semula selalu dengan tegas mengulagi perintah jangan membunuh. Pandangan Gereja yang demikian tentang hukuman mati ini dirasakan sejalan dengan martabat manusia dan juga dengan rencana Allah sendiri. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan tujuan utama hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat, yakni untuk memulihkan kekacauan yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan seseorang(bdk. KGK, art. 2266). Atas dasar ini, maka Gereja melihat bahwa pemerintah wajib memenuhi tujuan mempertahankan kepentingan umum, serta menjamin keamanan rakyatnya sekaligus memberikan dorongan dan bantaun kepada pelaku kejahatan/ pelanggaran untuk bisa mendapatkan rehabilitasi.(bdk. KGK, art. 2266.)
Pandangan ini didasarkan pada ajaran Gereja mengenai kekudusan hidup manusia dan martabat manusia, yang menentang tindakan mengakhiri hidup manusia. Namun demikian, hak untuk hidup merupakan dasar dari kewajiban untuk melindungi serta memelihara hidup diri sendiri. (bdk. KGK, art. 2264)
3. Menghayati Ajaran Gereja tentang Hukuman Mati
a. Meresapi teks
Tidak banyak menolong, bila kejahatan hanya ditangkis dengan kekerasan senjata. Tidak mungkin mengadakan keadilan dan menjamin hidup bersama yang aman di luar tata hukum atau tanpa pengadilan yang jujur. Tidaklah sesuai dengan semangat Kristen, bahwa perbuatan jahat yang membawa penderitaan dibalas dengan penderitaan juga. Menurut moral Kristen, hukuman berkaitan dengan suatu kesalahan moral. Narapidana memikul beban kesalahannya. Namun, orang Kristen
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti 157