Page 243 - Buku Paket Kelas 10 PPKn
P. 243
hukum ketentuan atau aturan
yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas.
ideologi kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup.
instrumen alat untuk mengumpulkan atau melaksanakan suatu konsep.
integrasi keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur- unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi.
individu manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
individualisme faham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.
integrasi nasional usaha dan proses mempersatukan perbedaan- perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
ius sanguinis asas kewarganegaraan yang berdasarkan pada keturunan.
ius soli asas kewarganegaraan berdasarkan tempat dilahirkan.
judicial review proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.
kapitalisme sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas (free fight liberalism).
kabinet badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri.
keamanan nasional kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuasaan negara, baik dalam keadaan damai dan perang.
kebudayaan semua hasil karya, rasa dan cipta manusia.
kedaulatan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.
kesadaran kondisi mental menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain atau sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku.
kesadaran politik keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
231
