Page 245 - Buku Paket Kelas 10 PPKn

nilai harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia.
norma aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan.
otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
parlementer sistem pemerintahan yang sebagai kepala negaranya adalah presiden/raja/ratu/sultan dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri.
partisipasi suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
partisipasi politik keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.
pemilu pelaksanaan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam negara demokrasi.
pemerintahan daerah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
pengadilan tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.
pertahanan negara segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
pokok pikiran merupakan inti dari suatu tulisan, ide, atau gagasan yang menjiwai suatu tulisan atau paragraph.
politik strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara.
presidensial sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
ratifikasi pengesahan perjanjian internasional.
rakyat kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
233