Page 246 - Buku Paket Kelas 10 PPKn

republik bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.
rehabilitasi pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak mendasar atau dilanggar kehormatannya.
repudiasi menolak suatu kewarganegaraan.
rule of law hukum menjadi petunjuk bagi praktik kenegaraan suatu negara, hukumlah yang tertinggi dan bukan pemerintah.
sabotase menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja.
sanksi tindakan yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran hukum.
separation power sistem pemisahan kekuasaan, yaitu suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan- kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang
yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.
serikat negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
serikat negara suatu ikatan dari
dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi.
sistem suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
sosialisasi politik proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai media perantara seperti keluarga, sekolah, partai politik, media massa dan sebagainya supaya tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran politik.
sovereign kekuasaan negara atau pemerintah yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.
spionase penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi serta data politik negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan memata-matai pihak lain.
staatsfundamentalnorm
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.
strategi nasional pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer dan non- militer) untuk mencapai tujuan nasional.
234
Kelas X SMA/MA/SMK/MAK