Page 244 - Buku Paket Kelas 10 PPKn

kesatuan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
kewajiban konstitusional kewajiban dasar warga negara yang secara tegas diatur dalam konstitusi/ undang-undang dasar.
kekuasaan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi.
konstitusi hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan.
legislatif kekuasaan untuk membuat undang-undang.
liberalisme faham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia.
medebewind tugas pembantuan atau keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah.
meritokrasi bentuk pemerintahan yang adil yang memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin.
monarki bentuk pemerintahan
di mana kekuasaan berada di tangan raja (bentuk pemerintahan kerajaan).
naturalisasi proses hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.
negara suatu organisasi kemanusian atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
negara kesatuan negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah
yang tertinggi dan satuan- satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan- kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.
negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan, namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing- masing. tiap negara bagian punya UUD sendiri, kepala negara, dan badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan.
232
Kelas X SMA/MA/SMK/MAK