Page 124 - Buku Paket Kelas 10 Agama Khonghucu

2. Pelayanan Hak Sipil Umat Khonghucu
Seiring dengan bergulirnya arus reformasi pada tahun 1998, pengakuan terhadap hak azasi manusia di Indonesia dan pandangan serta perlakuan terhadap agama Khonghucu mulai berubah.
Hal ini terbukti dengan diberikannya kesempatan kepada umat Khonghucu di Indonesia melalui lembaga tertingginya Matakin untuk mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) ke XIII pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 1998 di asrama Haji Pondok Gede-Jakarta Timur.
Munas ke XIII ini sesuai
dengan rekomendasi dari
Menteri Agama Republik
Indonesia Bapak Malik Fajar yang menjabat Menteri Agama pada saat itu. Munas tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin), Kebaktian Agama Khonghucu Indonesia (Kakin) dan Wadah Umat Khonghucu lainnya.
Selanjutnya pemerintah Indonesia telah mencabut beberapa peraturan yang bersifat diskriminasi, antara lain:
1. Inpres No. 14 tahun 1967 tentang pembatasan terhadap budaya, adat istiadat dan agama China yang dianulir melalui Kepres No. 6 tahun 2000.
sumber: dokumen Kemendikbud
Gambar 6.2 Sidang Munas Matakin XIV. Jakarta 2002
2. Surat Edaran Mendagri No. 477/74054/BA.01,2/4683/95 tanggal 18 November 1979 tentang pencantuman kolom agama di KTP dan lima agama yang diakui oleh pemerintah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha telah dianulir oleh Surat Keputusan Mendagri.
sumber: dokumen Kemedikbud
Gambar 6.3 perayaan Imlek Nasional ke 2 di Istora Senayan Jakarta-2001
118
| Kelas X SMA/SMK