Page 167 - MODUL KEWARGANEGARAAN
P. 167

merupakan  perwujudan  tentang  apa,  bagaimana
                  dan  sikap  bangsa  dalam  menghadapi  masa  depan.

                  Semangat kebangsaan yang dikenal nasionalis yaitu
                  sinergi rasa kebangsaan dan faham kebangsaan.

                         Dari paparan di atas Geopolitik akan mantap
                  apabila  dilandasi  oleh  wawasan  kebangan  yang
                  mantap.  Secara  Ilmiah  ajaran  Wawasan  Nusantara

                  mengisyaratkan         bahwa      kita    harus     menjaga
                  kesatuan  yang  meliputi:  (1)  Kesatuan  Politik,  (2)
                  Kesatuan Ekonomi, (3) Kesatuan Sosial Budaya, (4)
                  Kesatuan Pertahanan Keamanan.


                         Pertama,        kesatuan       politik.     Deklarasi
                  Pemerintah  RI  tanggal  13  Desember  1957
                  (deklarasi  Juanda)  yang  ditindaklanjuti  dengan
                  Perpu  No.  4  /1960  Menjadikan  satu  kesatuan
                  geografi menjadi kesatuan politik. Kesatuan politik
                  penting      untuk      menujukkan        bahwa       negara

                  merupakan  suatu  Entity  yang  utuh  sebagai  tahah
                  air.  Doktrin  Wasasan  Nusantara  merupakan  upaya
                  meniadakan  laut  bebas  diantara  pulau-pulau  kita.
                  Laut  menjadi  pemersatu  wilayah  dan  tidak  lagi

                  sebagai  pemisah  wilayah.  Konvensi  hukum  laut
                  1982  merupakah  pengukuhan  negara  RI  sebagai
                  negara  kesatuan  dari  pengakuan  masyarakat
                  Internasional.


                          Pada      realitanya      kita    harus      mampu
                  menciptakan  kesatuan  hukum  nasional  dan
                  sekaligus  melaksanakannya.  Pada  saat  ini  perlu
                  diwaspadai       adanya       ketidaksinkronan         secara
                  vertikal dan horisontal dalam hukum nasional kita.
                  Pada  era  Otonomi  daerah  perlu  diwaspadai

                  keadaan  bangsa  Indonesia  yang  heterogin  dan
                  bukan merupakan bangsa yang berintegrasi melalui
                  proses  “Melting  Plot”.  Sentimen  kedaerahan  yang
                  dipicu  oleh  sikap  kita  dengan  dalil  “pemekaran

                  wilayah”.  Karena  itu  dalam  menentukan  otonomi
                                   MODUL KEWARGANEGARAAN
                                                                            [160]
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172