Page 3 - Perangkat BK Misnawi
P. 3
untuk dikembangkan bakat dan minatnya, aktif dalam kegiatan olahraga, berbakat dalam bidang seni
dan lain-lainnya.
Di samping itu, daya dukung yang tersedia di SMP Negeri 6 Probolinggo dapat dikatakan
cukup baik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar orang tua/wali peserta didik memiliki
profesi beragam dan telah menyatakan kesediaan untuk turut berkontribusi dengan kemampuan
profesionalnya masing-masing. Kondisi ini merupakan modal yang luar biasa dalam mendukung
keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Begitu pula dari segi daya dukung sarana
dan prasarana yang dimiliki, SMP Negeri 6 Probolinggo memiliki kecukupan fasilitas untuk menopang
kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai wadah kegiatan intra maupun
ekstrakurikuler .
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, TambahanLembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 tahun
2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2
