Page 445 - Toponim sulawesi.indd
P. 445

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi  431

                       Sebagai negara  kepulauan,  Indonesia  memiliki laut yang luas, dan

                 sepanjang  garis pesisir  pantai  secara  geografis ada yang telah memiliki
                 nama  yang baku, sebagian  belum  memilikinya.  Hal  ini  menjadi  tugas

                 dan  tangungjawab bersama, baik  pemerintah terkecil  di  dusun,  desa,
                 kabupaten  kota dan  provinsi  untuk  dapat  membakukan nama-nama
                 geografi setempat sebagai kepanjangan tangan ikatan historis dan budaya

                 yang sama. Jangan sampai, hanya persoalan nama menimbulkan konflik
                 dan jangan sampai bangsa ini dapat kehilangan suatu lokasi, atau suatu

                 pulau karena kita tidak memiliki kekuatan dan ikatan historis dan budaya
                 untuk mempertahankannya. Padahal semuanya dapat bermula dari suatu
                 nama.


                       Sekali lagi toponimi, atau penamaan itu penting supaya kita memiliki
                 identitas  yang jelas  dalam  peta geografi yang menunjukkan  status
                 kepemilikkan sebagai bagian  dari  tertib administrasi  pemerintahan.  Dari

                 sini kebijakan dapat diputuskan untuk kejelasan suatu pembangunan yang
                 berkelanjutan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.

                       Ke  depan, tantangan  bangsa  ini  semakin banyak, sehingga  sistem

                 digitalisasi penamaan dalam kartografi dan peta nasional yang terintegrasi
                 dengan peta dunia dalam politik geografi terdata baik. Dari sini, peradaban

                 dan  identitas luasan  geografi  bangsa ini  dengan nama-nama yang
                 memberikan  rangsangan  keunikan  untuk  bangsa lain  dapat  mencontoh,
                 mencari tahu kekhasannya, yang menjadikan Indonesia semakin jaya dalam

                 persahabatan antarbangsa di dunia.

                       Kendala yang perlu  setahap  demi setahap  diupayakan adalah
                 keterbatasan  para pakar di  bidang  toponimi.  Pemerintah  di  bidang

                 pendidikan  perlu  mendorong  dan  membuka ruang untuk  penelitian-
                 penelitian  yang mengarah  pada  aspek-aspek  geografi kesejarahan,  di
                 dalamnya termasuk sejarah dan asal usul penamaan suatu tempat, nama

                 gunung, nama sungai, nama-nama lainnya yang ada atau pun tidak memiliki
   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450