Page 17 - SKH Palangka Post Edisi 31 Oktober 2019
P. 17

EKONOMI & BISNIS









                kamis, 31 oktober 2019                                                                                                                                                               17


                    Pemerintah

                        Diminta


                    Kendalikan

                     Impor Baja




                JAKARTA,
                PPOST
                 Asosiasi
                Industri
                Besi dan
                Baja Indo-
                nesia (The
                Indonesian
                Iron & Steel
                Industry
                A s s oc ia -
                tion/IISIA)
                meminta
                pemerintah                                                                                                                                                                         Foto : PPost/Ist
                mengenda-                               raPat - Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin memimpin rapat kabinet terbatas membahas bidang ekonomi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10).
                likan impor     silmy karim
                baja, yang
                semakin marak.                             Indonesia Terancam Resesi
                 Hal itu menyusul rencana Kementerian
                Perindustrian yang akan menghapus ketentuan
                surat rekomendasi atau pertimbangan teknis
                (pertek) pemegang angka pengenal importir
                produsen (API-P).
                 “Sebaiknya kebijakan ketentuan pertek yang
                dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian                                  Ekonomi 2020
                tidak dihapus, karena selama ini cukup efektif
                dalam upaya membendung impor baja yang
                semakin meningkat seiring dengan perubahan
                kondisi ekonomi global,” kata Ketua IISIA
                Silmy Karim dalam keterangan tertulis di                                                              kemungkinan tersebut.        2020.                       nya segera diselesaikan Perjanjiam
                Jakarta, Rabu.                          Jakarta, PPost                                                  “Ini bolak balik saya sampai-  “Yang penting menurut saya   Kerja sama Ekonomi Komprehensif
                 Rencana untuk menghapus pertek untuk   Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan adanya ancaman
                impor barang modal industri dinilai Silmy   kondisi perekonomian yang lebih sulit bahkan mengarah ke resesi   kan, kuncinya ada di pertama   segera diselesaikan dan akhir 2020   Regional (RCEP) Indonesia dengan
                                                                                                                                                                               Anggota ASEAN plus 6 negara.
                                                                                                                      peningkatan  ekspor  dan  sub-
                                                                                                                                                   ini bisa diselesaikan,” kata Jokowi.
                sangat berisiko, khususnya bagi industri dasar   ekonomi pada tahun 2020.                             stitusi barang-barang impor.   Kepala Negara menyebutkan,   “Termasuk di dalamnya India,
                seperti baja.                                                                                         Kedua, yang sangat penting   Indonesia telah menyelesaikan per-  China Korsel, Jepang, Austra-
                 Ia menjelaskan dalam Peraturan Menteri
                                                          “Perkiraan dari lembaga-lembaga
                Perdagangan (Permendag) Nomor 110 Tahun   internasional, tahun depan akan   yang harus menjadi perhatian kabinet.   adalah juga investasi,” katanya.   janjian kerja sama ekonomi kom-  lia dan Selandia Baru,” katanya.
                                                                                       “Sebelum saya mempersilahkan Pak
                                                                                                                                                   prehensif (CEPA) dengan Australia.
                                                                                                                      Menurut dia, peningkatan ekspor
                                                                                                                                                                               Ia menyebutkan Indonesia belum
                2018 tentang Ketentuan Impor besi atau Baja,   menuju ke sebuah situasi yang lebih   Menko untuk menyampaikan fokus   dan investasi menjadi kunci dalam   “Ini harus diteruskan dengan   memiliki perjanjian perdagangan
                Baja Paduan dan Produk Turunannya, sebe-  sulit. Dan bahkan ada yang menyam-  dan kerja dalam lingkup koordinasi,   kegiatan di bidang ekonomi.   negara-negara lain. Yang penting   dengan mereka sehingga ia minta
                lum mengimpor, importir terlebih dahulu   paikan menuju ke sebuah resesi,” kata   saya sampaikan beberapa hal,” kata   “Oleh sebab itu saya sudah sampai-  menurut saya segera diselesaikan   agar segera diselesaikan.
                harus mendapatkan pertek dari Kementerian   Presiden Jokowi ketika membuka rapat   Jokowi.            kan baik kepada Mendag dan Wa-  dan akhir 2020 ini bisa disele-  “Dalam akhir tahun depan harus
                Perindustrian.                          kabinet terbatas di Kantor Presiden   Pertama, lanjut dia, kondisi eko-  mendag, Menlu dan Wamenlu, saya   saikan,” katanya.  rampung sehingga yang berkaitan
                 Selama ini pertek diperlukan sebagai dasar
                                                                                                                                                    Ia meminta tim perunding ha-
                penerbitan surat persetujuan impor (SPI) dari   Jakarta, Rabu.         nomi global dalam lima tahun ini dan   sampaikan secara khusus bahwa   rus disusun yang fixed atau tidak   dengan ekspor bisa kita lakukan,”
                                                                                                                      perjanjian perdagangan harus kita
                                                          Rapat yang juga dihadiri Wapres
                                                                                                                                                                               tegasnya.
                                                                                       perkiraan-perkiraan dari lembaga-
                Kementerian Perdagangan.                Ma’ruf Amin itu beragenda penyam-  lembaga internasional bahwa tahun   lakukan secara terus menerus tanpa   ganti-ganti.  Jokowi juga mengingatkan perlu-
                 Di dalam permendag tersebut juga diber-
                                                                                                                                                    “Kemudian penyelesaian dan
                lakukan ketentuan verifikasi atau penelusuran   paian program dan kegiatan di bidang   2020 akan menuju ke sebuah situasi   henti,” kata Jokowi.  eksekusi lapangan juga harus terus   nya penyelesaian perjanjian perda-
                                                                                       yang lebih sulit.
                                                                                                                                                                               gangan dengan negara-negara
                                                                                                                        Disisi lain, presiden juga men-
                                                        perekonomian.
                teknis di negara atau pelabuhan muat oleh sur-  Sebelum Menko Perekonomian Air-  “Dan bahkan ada yang menyam-  argetkan perjanjian internasional   dikerjakan, yakni dengan Uni Ero-  Afrika.
                veyor guna untuk memastikan kebenaran dan   langga Hartarto menyampaikan pro-  paikan menuju ke sebuah resesi,”   dengan negara atau institusi lain   pa. Ini nanti akan berkaitan dengan   “Ini penting sekali, Afrika, tolong
                kesesuaian antara barang yang akan diimpor   gram dan kegiatan dimaksud, Presiden   tegas Jokowi. Kepala Negara meminta   untuk meningkatkan ekspor dapat   peningkatan ekspor,” kata Jokowi.  dilihat,” kata Presiden Jokowi.
                dengan izin impor yang dikeluarkan sehingga   Jokowi menyampaikan beberapa hal   semua pihak harus mengantisipasi   terselesaikan paling tidak akhir   Ia mengingatkan juga perlu-  (ant/P8)
                potensi penyimpangan dapat dicegah.
                 Namun, terbitnya Permendag Nomor
                110 Tahun 2018 kemudian disusul dengan
                keluarnya Peraturan Menteri Perindustrian
                Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis     Penghentian Ekspor Nikel Hanya Sementara
                Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk
                Turunannya.
                 Persetujuan impor dari Kemendag akan
                diterbitkan berdasarkan pertimbangan teknis
                dari Kementerian Perindustrian bagi perusa-  JAKARTA, PPOST
                haan pemilik NIB (nomor induk berusaha)   Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
                yang berlaku sebagai API-P dan perusahaan   Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan
                pemilik angka pengenal importir umum    kesepakatan yang diambil Badan Koordinasi
                (API-U).                                Penanaman Modal (BKPM) terkait penghentian
                 Sementara pertimbangan teknis memuat   ekspor bijih mentah (ore) nikel hanya bersifat se-
                informasi mengenai nomor pos tarif/kode HS;   mentara sebelum sepenuhnya diberlakukan pada
                jumlah, jenis dan spesifikasi barang impor;   Januari 2020.
                masa berlaku pertimbangan teknis; pelabuhan   Ditemui di Jakarta, Selasa, Luhut menyebut
                muat dan/atau negara asal; pelabuhan tujuan   penghentian ekspor ore nikel dilakukan setelah
                impor; dan kegiatan verifikasi oleh surveyor   terdeteksi ada peningkatan kuota hingga tiga kali
                di negara atau pelabuhan muat.          lipat sejak pengumuman percepatan larangan
                 Silmy mengatakan untuk menunjang efek-  ekspor ore nikel.
                tivitas pemberian izin impor, pihaknya telah   Berdasarkan laporan yang diterima, rata-rata
                bekerja  sama  dengan  Kemenperin  untuk   ekspor mencapai 100-130 kapal per bulan, jauh me-
                mengimplementasikan  smart engine  yaitu   lebihi kapasitas normal sekitar 30 kapal per bulan.
                sistem IT yang memuat database kemampuan   “Jadi kita evaluasi, kita stop sementara sampai
                teknis produsen dalam negeri.           pemeriksaan dilakukan secara terpadu antara Bea
                 “Pemberian rekomendasi/ijin impor berupa   Cukai, KPK, kemudian Bakamla, TNI Angkatan
                pertek nantinya akan diperbandingkan dengan   Laut. Intinya negara ini harus disiplinkan yang
                database sebelum diterbitkan SPI oleh Kemen-  sembarangan seperti itu merusak tatanan negara,”
                terian Perdagangan. Sistem ini direncanakan   tegasnya.
                akan diimplementasikan secara resmi dalam   Luhut mengatakan penghentian ekspor bijih
                waktu dekat,” jelasnya.                 mentah nikel akan dilakukan satu hingga dua min-
                 Menurut Silmy, tiga instrumen non tariff   ggu ke depan mulai Selasa (29/10). Jika kemudian
                measures  (NTM) yang digunakan dalam    kondisi kembali normal, maka ekspor kemungki-
                pengendalian  impor yaitu  pertimbangan   nan bisa dibuka kembali.
                teknis, persetujuan impor dan verifikasi teknis   “Tidak mesti dua minggu, bisa saja satu minggu
                mampu menurunkan impor secara signifikan.  kalau (pemeriksaan) sudah selesai. Kalau normal
                 “Di tengah sulitnya menerapkan berbagai   lagi, tak ada peningkatan, ya sesuai dengan keten-
                bentuk NTM yang lain, kebijakan pengendal-  tuan (masih bisa ekspor),” jelasnya.
                ian impor atau tata niaga ini sebaiknya tetap   Luhut menjelaskan pemerintah ingin agar semua                                                                                        Foto : Net
                dipertahankan atau bahkan dapat diperluas   pihak bisa menaati ketentuan ekspor bijih mentah   besaran, bahkan hingga melebihi   smelter. Namun, baik pengusaha   “Lonjakan luar biasa sudah   smelter,” katanya.
                pemberlakuannya untuk produk-produk sek-  nikel. Ia menduga tingginya ekspor nikel dalam   kuota, sebelum dilarang mulai   yang membangun maupun yang   dua bulan dari awal September.   Luhut menegaskan semua
                tor industri lainnya yang mengalami perma-  dua bulan terakhir dilakukan dengan memanipu-  2020 mendatang. Padahal, kuota   tidak membangun smelter diten-  Itu merusak dan merugikan   pihak terkait akan turut andil
                salahan serupa, seperti besi, baja dan produk   lasi kadar dan kuota nikel yang dijual.  ekspor juga diberikan sesuai   garai tetap melakukan ekspor   negara. Mereka manipulasi ka-  dalam penyelesaian masalah
                turunannya,” tegas Silmy.(ant/P8)         Eksportir nikel diduga melakukan ekspor besar-  dengan progres pembangunan   besar-besaran.  dar dan kuota dan tidak punya   tersebut. Kementerian ESDM
                                                                                                                                                                                 akan mendata  perusahaan-pe-
                                                                                                                                                                                 rusahaan yang memiliki fasilitas
                                                                                                                                                                                 smelter. Sementara Komisi Pem-
                                                                                                                                                                                 berantasan Korupsi (KPK) akan
                                                                                                                                                                                 ikut mengecek dan mengawasi
                                                                                                                                                                                 pembangunan smelter.
                                                                                                                                                                                  “Sanksinya pidana. Jadi jangan
                                                                                                                                                                                 macam-macam karena KPK terli-
                                                                                                                                                                                 bat,” imbuhnya.
                                                                                                                                                                                  Terpisah, Kepala Badan Koor-
                                                                                                                                                                                 dinasi Penanaman Modal (BKPM)
                                                                                                                                                                                 Bahlil Lahadalia memastikan kepu-
                                                                                                                                                                                 tusan pemerintah untuk memper-
                                                                                                                                                                                 cepat larangan ekspor bijih nikel
                                                                                                                                                                                 pada Januari 2020 tidak akan
                                                                                                                                                                                 berubah.
                                                                                                                                                                                  Pihaknya bersama para pen-
                                                                                                                                                                                 gusaha bidang smelter telah sepak-
                                                                                                                                                                                 at untuk mendorong agar ada pem-
                                                                                                                                                                                 benahan terhadap industri nikel
                                                                                                                                                                                 itu dengan bersama menghentikan
                                                                                                                                                                                 ekspor bijih nikel demi suksesnya
                                                                                                                                                                                 hilirisasi di dalam negeri.
                                                                                                                                                                                  “Keputusan soal 1 Januari 2020
                                                                                                                                                                                 tidak ada yang diubah. Yang ada
                                                                                                                                                                                 adalah kesepakatan antara pemer-
                                                                                                                                                                                 intah, dalam hal ini BKPM, dengan
                                                                                                                                                                                 pengusaha yang sadar, yang cinta
                                                                                                                                                                                 negaranya,” pungkas Bahlil.(ant/
                                                                                                                                                                                 P8)
   12   13   14   15   16   17   18   19   20