Page 3 - KEBIJAKAN-DAKF-2018
P. 3
PENDAHULUAN
DASAR HUBUNGAN KEWENANGAN & HUBUNGAN KEUANGAN
Pasal 18A Ayat (1) Pasal 18A Ayat (2)
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan
kekhususan dan keragaman daerah”
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-
undang”
UU 5/1974 UU 32/1956
Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah
Tangganya Sendiri
UU 22/1999
UU 25/1999
Pemerintahan Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
UU 32/2004 UU 33/2004
Pemerintahan Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
UU 23/2014
RUU HKPD
Pemerintahan Daerah
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN 3
