Page 7 - KEBIJAKAN-DAKF-2018

KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2018

Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai dengan prinsip money follow program, berbasis
proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja K/L;

Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik;

Memperbaiki Penyaluran DAK:
a. secara triwulan per bidang;
b. penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan Bidang yang alokasinya s.d. Rp1 Miliar;
c. berbasis kinerja pelaksanaan (performance based).

Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome.

DAK REGULER DAK PENUGASAN DAK AFFIRMASI
Membantu mendanai kegiatan untuk Membantu mempercepat pembangunan
penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ Mendukung pencapaian Prioritas infrastruktur dan pelayanan dasar pada
2014 dengan target pemenuhan Standar Nasional Tahun 2018 yang menjadi Lokasi Prioritas yang termasuk kategori
Pelayanan Minimal dan ketersediaan kewenangan Daerah, lingkup
sarana dan prasarana untuk pencapaian kegiatan spesifik serta lokasi prioritas daerah perbatasan, kepulauan,
Program Presiden mengenai Ekonomi tertentu tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial
Berkeadilan Based)

1. Pendidikan 1. Pendidikan (SMK); 1. Kesehatan
2. Kesehatan dan KB 2. Kesehatan (RS Rujukan dan (Puskesmas);
3. Perumahan dan Permukiman Pratama);
4. Industri Kecil dan Menengah 3. Air Minum; 2. Perumahan dan
5. Pertanian 4. Sanitasi; Permukiman;
6. Kelautan dan Perikanan 5. Jalan; 3. Transportasi;
7. Pariwisata 6. Irigasi; 4. Pendidikan;
8. Jalan 5. Air Minum; dan
9. Air Minum 7. Pasar;
10. Sanitasi; dan 8. Energi Skala Kecil; dan 6. Sanitasi
11. Pasar 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 6