Page 58 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2021

Salah satu yang diperiksa adalah AA yang merupakan Asisten Deputi Bidang Pasar Saham BPJS
Ketenagakerjaan. Kali ini, pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dan
transaksi lembaga tersebut.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti terkait
perkara dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan resmi, Senin (15/3).

Selain memeriksa saksi, penyidik juga menganalisa transaksi keuangan BPJS dengan
menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun,
pemeriksaan kali ini bukan perkara mudah karena ada ribuan transaksi yang perlu disisir satu
per satu.

Walau begitu, penyidik telah mengantongi hasil audit terkait kerugian negara dari BPK namun
masih meneliti terkait keterkaitan transaksi dengan keterangan saksi-saksi. Kasus ini sendiri
sudah masuk tahap penyidikan namun belum ada tersangka yang ditetapkan.
Sebelumnya, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJamsostek Irvansyah Utoh
Banja berharap proses hukum yang sedang berjalan tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan
di publik.

"Apalagi kegaduhan saat pemerintah saat ini sedang fokus berupaya keras memulihkan
perekonomian nasional. Peserta BPJamsostek tidak perlu khawatir, dana yang kami kelola
dipastikan tetap aman dan kami tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik diseluruh
Indonesia," ujar Utoh.

Ia menyatakan, BPJamsostek secara prinsip menghormati proses hukum yang berjalan dan
mengedepankan asas praduga tidak bersalah. BPJamsostek siap memberikan keterangan secara
transparan, kooperatif dengan pihak Kejagung untuk memastikan apakah pengelolaan investasi
BPJamsostek telah sesuai dengan ketentuan.
Terkait investasi, BPJamsostek memiliki aturan internal yang ketat baik dalam pemilihan mitra,
untuk kerjasama dalam bidang penempatan dana. Kemudian strategi investasi yang
mengutamakan aspek kepatuhan, kehati-hatian dan tata kelola yang baik atau good governance
untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi peserta dengan risiko yang terukur.
"Dana kelolaan BPJamsostek per 31 Desember 2020 mencapai Rp 486,38 triliun dengan hasil
investasi mencapai Rp 32,30 triliun. Hasil pengembangan JHT untuk peserta pada 2020 di atas
rata-rata bunga deposito bank pemerintah yaitu mencapai 5,63%," kata Utoh.

Kualitas aset investasi BPJamsostek juga sangat baik sebab sebanyak 98% dari portofolio saham
BPJamsostek ditempatkan pada saham kategori LQ45 per akhir 2020. Penempatan instrumen
reksadana juga berdasarkan pada underlying asset yang memiliki fundamental baik dan likuitas
baik.
"Perlu dicatat juga, BPJamsostek tidak pernah mengalami kendala likuiditas dan selalu mampu
memenuhi kewajiban klaim kepada pesertanya," tambahnya.

Terkait dengan mitra kerja untuk investasi pada instrument saham dan reksadana, Utoh
memastikan, dilakukan melalui penilaian internal dengan indikator kuantitatif seperti
permodalan, likuiditas, dan aset under management. Juga terdapat indikator kaualitatif seperti
kredibilitas, reputasi, dan pengalaman.

"Mitra investasi yang bekerja sama dengan BPJamsostek dipastikan merupakan yang terbaik dan
terbesar di kelasnya seperti manajer investasi dengan dana kelolaan minimal Rp 1,5 triliun dan
sudah berpengalaman minimal 5 tahun," lanjutnya.

57