Page 54 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2021
P. 54
"Namun, keterangannya menurut kami selaku kuasa hukum, (saksi) tidak mengerti mengenai
fakta postingan Jumhur Hidayat. Dia tidak melihat postingannya dan dia tidak tahu sama sekali
terkait faktanya," kata Oky.
Oky melanjutkan, Agatha selaku saksi memaparkan pandangannya selaku perumus Undang-
Undang tersebut sebelum disahkan.
Dalam sidang kali ini, saksi juga kerap mengeluarkan pandangannya selaku tim penyusun
Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.
"Bahkan, banyak sekali fakta mengenai pandangan dia sebagai salah satu anggota perumus dan
penyusun UU Cipta Kerja," sambungnya.
Sebut Cuitan Salah Dalam kesaksiannya, saat Undang-Undang Cipta Kerja saat itu masih
rancangan disusun, Agatha mengaku menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar
Negeri Kemenaker.
Saat itu, dia mengaku ikut membahas mengenai klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang
Cipta Kerja.
JPU kemudian bertanya pada Agatha terkait cuitan Jumhur di media sosial Twitter yang jadi
biang persoalan ini.
Sebagaimana diketahui, sang pentolan KAMI itu sempat mengkritisi isu Omnibus Law - Undang-
Undang Cipta Kerja dengan kalimat 'bangsa kuli dan terjajah' dalam cuitannya.
"Terkait twit yang di pos oleh saudara jumhur Hidayat, 'mari bergabung yang akan Indonesia
bangsa kuli dan terjajah', apakah undang-undang itu akan mengarah ke sana?," tanya jaksa di
ruang sidang utama.
Agatha pun menampik kebenaran dalam cuitan Jumhur. Menurut dia, pernyataan itu tidak tepat
lantaran Undang-Undang Cipta Kerja disusun tidak mengarah pada seperti apa yang disebut oleh
Jumhur.
53
