Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2021
P. 100
KEPALA BP2MI IMBAU PEKERJA MIGRAN GUNAKAN JALUR RESMI DAN DOKUMEN
ASLI
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memperkirakan
80 persen pekerja migran ilegal Indonesia yang bekerja menggunakan jasa sindikat dan mafia
penempatan tenaga kerja, sehingga mendapatkan perlakukan tidak adil dari pemberi kerja di
luar negeri.
".80 persen di antaranya diperkirakan menjadi korban sindikat," katanya di Padang, Senin, usai
sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran
Indonesia.
Menurutnya, pekerja migran ilegal itu tidak bisa dilindungi oleh negara karena negara tidak
mengetahui keberadaan mereka. "Bagaimana akan melindungi jika negera tidak tahu?" katanya.
Meski demikian negara tetap akan memberikan perlindungan bagi pekerja migran ilegal itu jika
bermasalah dan mengadu ke perwakilan BP2MI di luar negeri.
"Baiknya negara seperti itu. Meski bekerja secara ilegal di luar negeri, saat kena masalah tetap
dibantu," katanya Benny menegaskan agar bisa terlindungi secara menyeluruh mulai dari pra
keberangkatan, bekerja di luar negeri hingga pulang kembali ke Tanah Air maka pekerja migran
itu harus melalui jalur resmi dan dokumen asli.
"Kalau terdata, kita bisa pantau," katanya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan peluang untuk bisa bekerja di luar negeri itu harus
diambil oleh daerah.
Ia mengatakan Indonesia, termasuk Sumbar, mengalami bonus demografi dengan jumlah
tenaga kerja yang banyak. Bonus demografi itu bisa menjadi bencana sosial jika tidak disalurkan
dengan baik.
Salah satu penyalurannya adalah dengan menjadi pekerja migran di luar negeri.
"Negara-negara di Eropa juga negara maju di Asia seperti Jepang dan Korea sekarang lebih
banyak orang tua dibandingkan usia pekerja. Mereka membutuhkan banyak tenaga kerja dari
luar untuk merawat lansia. Ini adalah peluang. Apalagi gajinya bisa sampai belasan bahkan
puluhan juta," katanya.
99
