Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2021
P. 162
Judul Jamsostek Lindungi Korban PHK
Nama Media Fajar
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Dir
Tanggal 2021-06-07 09:00:00
Ukuran 129x155mmk
Warna Warna
AD Value Rp 54.825.000
News Value Rp 274.125.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
BP Jamsostek menggulirkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Karyawan korban
PHK dapat uang tunai dan pelatihan kerja. Program baru itu membuat para pekerja dan
keluarganya dinilai akan memberikan ketenangan ketika mengalami Pemutusan Hubungan
JAMSOSTEK LINDUNGI KORBAN PHK
BP Jamsostek menggulirkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Karyawan korban
PHK dapat uang tunai dan pelatihan kerja.
Program baru itu membuat para pekerja dan keluarganya dinilai akan memberikan ketenangan
ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Uang tunai diberikan sebesar 45 persen
dari upah untuk tiga bulan pertama. Kemudian 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.
Pjs Kepala Cabang Makassar BP Jamsostek, Lubis Latif, menyampaikan, informasi dari pusat saat
ini sementara disiapkan aspek regulasi teknis Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di level
menteri. Merupakan turunan dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.
Saat ini, aturan teknis yang sudah ada adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran
dalam Program JKP. Sinergi regulasi dengan Kementerian keuangan sementara dikoordinasikan.
Dari sisi kesiapan operasional program, BPJS Ketenagakerjaan juga mempersiapkan infrastruktur
operasional dari sisi internal, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem, maupun
regulasi internal.
"Salah satunya, integrasi data dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan," ungkap Lubis, Minggu, 6 Juni.
Saat ini BP Jamsostek lanjutnya, sedang melakukan sosialisasi program JKP agar peserta dapat
memahami regulasi. Termasuk syarat mendapatkan manfaat program terutama dari sisi
kepatuhan pembayaran iuran. Khusus perusahaan menengah dan besar.
161
