Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 123
lanjurnya. Karena itu, dia berharap pemerintah pusat tidak sampai merealisasikan perpanjangan
PPKM darurat.
Heriyanto memastikan pihaknya sudah berkomunikasi dengan perusahaan-peru-sahaan terkait
penerapan PPKM darurat di Kota Bekasi. Selain itu, pihaknya telah me minta pengusaha untuk
menyampaikan kondisi yang terjadi di perusahaannya. Termasuk laporan pelaksanaan protokol
kesehatan (prokes) hingga data karyawan yang terpapar serta penanganannya.
Laporan-laporan itu dikumpulkan untukkebutuhan evaluasi dan pengawasan terhadap
pelaksanaan PPKM darurat. "Dari hasil pengawasan, sektor yang nonesensial, misalnya, bioskop
dan taman bermain, 100 persen memang sudah tidak beroperasi," tuturnya.
Hal itu sesuai dengan yang ada dalam petunjuk teknis kebijakanPPKM darurat. Sektor
nonesensial harus 100 persen bekerja dari rumah atau WFH. Hanya sektor kritikal yang boleh
beroperasi 100 persen dengan tetap memperhatikan prokes.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berharap pemerintah pusat tidak sampai
memperpanjang masa PPKM. Terutama bila kasus Covid-19 sudah menunjukkan tren penurunan.
Sebab, menurut dia, saat ini, sejumlah kegiatan ekonomi mulai berhenti karena pembatasan
yang ada.
Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan dampak sosial. Meskipun demikian, Pepen,
sapaan Rahmat Effendi, menyatakan tidak bisa mencegah bila PPKM memang diperpanjang.
"Keputusan diperpanjang atau tidak itu kan dari pusat. Kami di wilayah ini melaksanakan saja,"
ujarnya. (gih/co4/byu)
122
