Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 126
Judul HNW: Masuknya TKA ke Indonesia Tak Beri Dampak Ekonomi
Nama Media viva.co.id
Newstrend Kedatangan TKA China
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1388127-hnw-masuknya-tka-ke-
indonesia-tak-beri-dampak-ekonomi
Jurnalis Syahrul Ansyari
Tanggal 2021-07-17 06:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai tidak ada dampak ekonomi yang didapatkan oleh
Indonesia dengan masuknya para tenaga kerja asing (TKA) termasuk yang dari China. Bahkan,
selama satu setengah tahun ini, utang negara terus membengkak. "Enggak ada tuh dampaknya.
PHK, pengangguran, semakin banyak, kemiskinan semakin tinggi," kata Hidayat saat dihubungi
VIVA belum lama ini.
HNW: MASUKNYA TKA KE INDONESIA TAK BERI DAMPAK EKONOMI
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai tidak ada dampak ekonomi yang didapatkan oleh
Indonesia dengan masuknya para tenaga kerja asing (TKA) termasuk yang dari China. Bahkan,
selama satu setengah tahun ini, utang negara terus membengkak.
"Enggak ada tuh dampaknya. PHK, pengangguran, semakin banyak, kemiskinan semakin tinggi,"
kata Hidayat saat dihubungi VIVA belum lama ini.
Selain itu, Hidayat melihat dari sisi industri strategis, tidak ada manfaatnya untuk Indonesia.
Kemudian, dari sisi penanganan Covid-19 di dalam negeri juga tidak ada.
"Kalau dikatakan sudah dilakukan karantina 14 hari mana buktinya. Imigrasi sebaiknya menjadi
solusi, bukan menjustifikasi atau diskriminasi," tegas dia.
Hidayat mengatakan sejauh ini, efek dari masuknya para TKA China itu hanya merekalah yang
mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini misalnya gaji atau pendapatan. Sedangkan dampak
ekonomi untuk Indonesia atau masyarakat di dalam negeri tidak ada.
"Membuka lapangan kerja orang asing di tengah banyaknya PHK, kesulitan ekonomi di dalam
negeri," tuturnya.
Puluhan TKA khususnya dari China terus masuk ke tanah air meskipun pemerintah menerapkan
kebijakan PPKM Darurat. Hal itu menimbulkan pertanyaan banyak pihak.
125
