Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 213
KEMNAKER TERUS BERUPAYA BENDUNG POTENSI PHK DALAM MASA PPKM
DARURAT
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya agar tidak terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat. PPKM Darurat ini memang memiliki efek bagi kelangsungan usaha setidaknya
karena perusahaan atau pabrik tidak beroperasi secara maksimal, terutama perusahaan atau
industri yang masuk kategori esensial dan non-esensial, sehingga akan berpengaruh pada
kekuatan finansial perusahaan.
"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagkerjaan di seluruh Indonesia, dan hingga hari
ini belum mendapatkan data resmi dan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama
yang wilayahnya menerapkan PPKM Darurat, terkait adanya PHK," ujar Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Putri Anggoro, dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (16/7).
Kemnaker telah dan akan terus melakukan upaya pembinaan dan pendampingan dalam
mencegah PHK di masa PPKM Darurat ini, seperti melakukan Rapat Koordinasi Nasional dengan
Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta dengan Mediator Hubungan
Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan, agar melakukan pembinaan dan pendampingan
terhadap para pengusaha dan pekerja yang saat ini sedang terkena dampak PPKM darurat. Putri
mengatakan, kesulitan apapun yang dialami perusahaan, pihaknya selalu mendorong agar
dilakukan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha untuk mendiskusikannya dengan baik
dan bijak agar terwujud kesepakatan kedua belah pihak.
"Kemnaker beserta jajaran Kepala Dinas, Mediator Hubungan Industrial di seluruh Indonesia siap
memberikan pendampingan terhadap pengusaha dan pekerja dalam ini diwakili serikat pekerja
untuk mencapai win win solution," kata Putri.
Adapun upaya yang dilakukan Kemnaker dari sisi regulasi yaitu menerbitkan Permenaker No. 2
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa
pandemi COVID-19. Dalam Permenaker ini, perusahaan industri padat karya tertentu yang
terdampak pandemi COVID-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran
upah pekerja/buruh berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
"Selain itu Ibu Menteri Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan Surat Edaran No.3 tahun 2020
yang diantaranya memuat pedoman yang terkait dengan pengupahan," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
pelaksanaan PPKM Darurat diharapkan tidak membuat perusahaan melakukan PHK. Sektor
esensial tetap beroperasi dalam aturan PPKM darurat. Sementara sektor non esensial tetap
mendapatkan perhatian dari pemerintah. "Kalau ada yang melakukan PHK hanya karena PPKM
darurat menurut pemerintah ini bukan sesuatu hal yang 'pada tempatnya," kata Airlangga.
Pemerintah telah memberikan banyak fasilitas untuk dunia usaha. Termasuk kemudahan dari
segi perbankan untuk UMKM misalnya dengan subsidi bunga misalnya 3%. "Sehingga kalau ada
kasus PHK kita harus melihat kasus per kasus, tidak digeneralisir," kata Airlangga.
Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id).
212
