Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 211
"Kami menyadari bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami tidak bosan
meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK," kata Dirjen PHI dan
Jamsos Kemenaker Indah Putri Anggoro, dikutip dari keterangan resminya, Jumat (16/7/2021).
Putri menyatakan PPKM Darurat ini memang memiliki efek bagi kelangsungan usaha. Pasalnya,
perusahaan atau pabrik tidak beroperasi secara maksimal, terutama perusahaan atau industri
yang masuk kategori esensial dan non-esensial sehingga akan berpengaruh pada kekuatan
finansial perusahaan.
"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagerjaan di seluruh Indonesia, dan hingga hari ini
belum mendapatkan data resmi dan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama yang
wilayahnya menerapkan PPKM Darurat, terkait adanya PHK," ucapnya.
Ia mengungkapkan Kemenaker telah dan akan terus melakukan upaya pembinaan dan
pendampingan dalam mencegah PHK di masa PPKM Darurat ini.
Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain melakukan Rapat Koordinasi Nasional dengan Kepala
Dinas Tenaga Kerja seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta rapat dengan Mediator Hubungan
Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan agar melakukan pembinaan dan pendampingan
terhadap para pengusaha dan pekerja yang terkena dampak PPKM Darurat.
Menurutnya, kesulitan apapun yang dialami perusahaan, Kemenaker selalu mendorong agar
dilakukan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha untuk mendiskusikannya dengan baik
dan bijak agar terwujud kesepakatan kedua belah pihak.
"Kemenaker beserta jajaran Kepala Dinas, Mediator Hubungan Industrial di seluruh Indonesia
siap memberikan pendampingan terhadap pengusaha dan pekerja dalam ini diwakili serikat
pekerja untuk mencapai win win solution," ucapnya.
Adapun upaya yang dilakukan Kemenaker dari sisi regulasi yaitu menerbitkan Permenaker No. 2
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa
pandemi COVID-19.
Menurutnya, dalam Pemernaker ini, perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak
pandemi Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah
pekerja/buruh berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
"Selain itu Ibu Menteri Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan Surat Edaran No.3 tahun 2020
yang di antaranya memuat pedoman yang terkait dengan pengupahan," ujarnya.
210
