Page 111 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 111

SAID IQBAL SEBUT PRESIDEN JOKOWI JANJIKAN SEGERA REVISI PP 78 TENTANG
               Title
                              PENGUPAHAN
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      02 Oktober 2019
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20191002/12/1154654/said-iqbal-sebut-p residen-
               Page/URL
                              jokowi-janjikan-segera-revisi-pp-78-tentang-pengupahan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               JAKARTA - Presiden Jokowi disebut Presiden KSPI berjanji untuk merevisi Peraturan
               Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam waktu dekat. Namun
               Presiden tidak mengatakan waktu dimulainya revisi tersebut.

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan revisi PP
               78/2015 akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. Pihaknya meminta revisi
               tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak yaitu kalangan buruh, pengusaha, dan
               pemerintah.

               "Yang mungkin akan segera [ditindaklanjuti] adalah terjadinya revisi PP 78. Iya
               dijanjikan Presiden walaupun tidak mengatakan sebelum tanggal 20 Oktober. Akan
               tetapi Presiden mengatakan secepatnya bisa diselesaikan," kata Iqbal usai aksi
               puluhan ribu buruh di depan DPR, Rabu (2/10/2019).

               Iqbal mengatakan serikat buruh menginginkan mekanisme penetapan upah
               minimum bukan lagi oleh pemerintah pusat berdasarkan inflasi dan pertumbuhan
               ekonomi. Akan tetapi, lanjutnya, pengukuran upah minumum ditentukan oleh
               dewan pengupahan.

               Menurut Iqbal dalam aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa kenaikan upah minimum
               dilakukan berdasarkan perundingan dewan pengupahan yang terdiri dari tiga unsur,
               termasuk pengusaha dan pemerintah.

               "Bukan ditentukan sepihak oleh pemerintah berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Itu
               terlalu kecil dan merugikan kaum buruh. Kebijakan upah murah, [maka] daya beli
               menurun, konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi tidak tercapai," terangnya.

               Iqbal percaya pemerintah dan DPR akan mengabulkan revisi PP 78/2015 tentang
               Pengupahan. Jika pemerintah ingkar, pihaknya akan melakukan pendekatan secara
               konstitusional.

               upah buruh.





                                                      Page 110 of 161.
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116