Page 113 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 113
murah.
Karena hal itu, lanjut Ajat, berkaitan dengan upah minimum di Jawa Barat tahun
2020 dan dampak dari program Citarum Harum.
Karena itu, Ajat bersama aliansi buruh mendorong dan meminta DPRD serta
Gubernur Jabar untuk membuat Perda tentang ketenagakerjaan yang lebih baik
agar bisa melindungi dan mengedepankan kepentingan buruh serta pengusaha.
Pasalnya, Ajat menilai Perda yang saat ini ada tidak lebih baik ketimbang Undang-
Undang yang ada sebelumnya.
"Bahwa gubernur telah menyatakan pencabutan terhadap Pergub No 54 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di Provinsi
Jawa Barat, namun demikian secara tertulis atau resmi ternyata pencabutan itu
tidak ada. Pergub tersebut sudah tidak relevan untuk diberlakukan pasca
dikeluarkannya Permenaker No 15 2018 tentang upah minimum," ujarnya.
Unjuk rasa dihadiri elemen buruh seperti KSPI, Serikat Pekerja Metal Indonesia,
Asosiasi Pekerja Indonesia, Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Energi
Minyak dan Pertambangan, Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Federasi Serikat
Pekerja Percetakan dan Penerbitan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata
Reformasi, Komite Aksi Transportasi Online, dan guru honorer dari elemen PGRI.
(hyg/DAL).
Page 112 of 161.
