Page 66 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019

akademik di lima perguruan tinggi dan ke LIPI, poin-poin di situ yang akhirnya

serikat pekerja khawatir kalau ada revisi sekarang," kata Timboel kepada detikcom ,
Rabu (2/10/2019).

Dalam kajian yang sudah-sudah, poin revisi yang melemahkan buruh salah satunya
adalah penurunan jumlah pesangon bagi para buruh.

"Mengacu pada isu kedua revisi sebelumnya memang banyak poin yang diprotes.
Yang udah ada kajiannya itu mereka ada poin soal upah pesangon, revisinya

mendorong turunnya jumlah pesangon," kata Timboel.

Selanjutnya adalah soal kontrak kerja, ada poin yang menjelaskan kontrak
perjanjian kerja dalam waktu tertentu (PKWT) ditingkatkan jadi lima tahun yang

sebelumnya cuma tiga tahun. Hal itu dilakukan karena pengusaha menginginkan

kontrak tidak tetap bisa melihat stabilitas politik selama lima tahun "Lalu kemudian

juga PKWT yang di pasal 59 mau ditambah jadi 5 tahun. Kan yang sudah ada di UU
itu maksimal 3 tahun. Waktu itu, kalangan pengusaha bilang saya mau dapat

kepastian sesuai kondisi politik, di kita kan lima tahunan, maka dia minta bisa

maksimal 5 tahun," papar Timboel.

Poin pembukaan outsourcing pun jadi momok dalam kajian sebelumnya. Poin itu

menjelaskan perusahaan diberikan izin untuk mengangkat karyawan sebagai
outsourcing tanpa melihat itu masuk pekerjaan inti ataupun pendukung.

"Kemudian juga bagaimana outsourcing mau dibuka, di UU yang disebutkan itu

kalau pekerjaan pendukung boleh (outsourcing) yang core (inti) nggak boleh. Mau
direvisi semua boleh tidak lagi lihat pekerjaan penunjang pekerjaan intim," ucap

Timboel.

Poin terakhir adalah menyoal kelonggaran bagi tenaga kerja asing (TKA). TKA mau
diperluas jabatan dan waktu kerjanya.

Page 65 of 161.