Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

mengatakan aksi tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta saja. Menurut dia, aksi itu akan
melibatkan puluhan ribu buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar di Indonesia.
Lalu, apa yang dituntut buruh dari aksi besar-besaran itu? "Menolak Omnibus Law UU Cipta
Kerja, meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, mencabut UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal.

Said iqbal mengatakan buruh juga meminta pemerintah tetap membayarkan upah minimum
sektoral kabupaten atau kota tahun 2021. Sedangkan yang ketiga adalah soal Tunjangan Hari
Raya (THR). "Dan ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha wabil khusus pengusaha di
seluruh Indonesia untuk membayar THR tahun 2021 ini secara penuh dan tidak dicicil," ungkap
Said Iqbal.

Mengenai THR ini, Said Iqbal merasa pemerintah sebenarnya sudah meminta pengusaha
membayarkan THR secara penuh. Apalagi, kata Said Iqbal, pengusaha sudah mendapatkan
berbagai stimulus seperti relaksasi pajak.
Menanggapi rencana adanya aksi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) meminta agar
buruh membatalkan rencana demonstrasi itu.

"Saya belum dengar (rencana demo buruh). Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya kira
semua harus mengurangi kumpul masa dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes," ujar
Ida usai membuka Munas DPN FKSPN di Hotel Grasia Semarang, Senin (5/4).

Selama ini pihaknya pun selalu terbuka menerima saran dan masukan dari para buruh. Dia
mengimbau agar buruh menyalurkan aspirasinya melalui cara-cara yang lain. Ida Fauziyah
menegaskan perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawannya. Ida mengancam akan
memberikan sanksi bagi perusahaan yang lalai.

Ida sendiri belum dapat membeberkan secara detail terkait skema pembayaran THR tahun 2021.
Sebab, saat ini skema tersebut masih dibahas di tim kerja dewan pengusaha nasional dan badan
pekerjaan tripartit nasional.

Disinggung terkait evaluasi THR tahun lalu, Ida mengatakan masih ada laporan permasalahan
dari daerah-daerah. Namun semuanya telah ditindaklanjuti dan dijadikan bahan pertimbangan
ketentuan pembayaran THR tahun ini.

10