Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 134
Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek,
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.
Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek.
Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021
tersebut.
Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan
pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.
Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya
kepada Presiden Joko Widodo dan menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh
jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh
Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal
implementasinya.
BPJamsostek segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang
dibutuhkan serta seluruh personil BPJamsostek untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
stakeholder di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan
telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan
mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat,
termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya.
Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus
terus dijaga konsistensinya.
"Semoga Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan
yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,"
pungkas Anggoro.
133
