Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 132
Secara rinci aksi tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,
Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan
omnibus law. Serta di daerah-daerah ada perwakilan yang ke kantor gubernur, bupati, atau
walikota di daerahnya masing-masing," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin
(5/4/2021).
Tuntutannya meminta Mahkamah Konstitusi mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja,
khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan. Selain itu, meminta ketentuan
pembayaran upah minimum sektoral kabupaten atau kota tetap berlaku di 2021.
Serta, meminta pemerintah memastikan pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada pekerja secara penuh atau tidak di cicil pada tahun ini.
Menurut Said, demo akan diikuti buruh di lebih 1.000 perusahaan dari berbegai sektor industri,
mulai dari logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan-minuman, percetakan, penerbitan,
pariwisata, farmasi, kesehatan, kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif,
hingga pekerja honorer.
"Sangat meluas aksi yang kita rencanakan di 12 April ini. Dari sisi jumlah yang mengikuti aksi
puluhan ribu orang," imbuhnya.
Di sisi lain, aksi juga akan dilakukan di lebih dari 1.000 pabrik, di mana buruh tidak akan keluar
dari lingkungan pabrik. Batas melakukan aksi hingga pagar pabrik, di mana buruh akan
membentangkan spanduk atau poster terkait tuntutan mereka.
Aksi di perusahaan itu tentunya akan lebih dulu dilaporkan ke aparat terkait. Menurut Said,
dipastikan aksi di dalam lingkungan pabrik akan dilakukan tanpa melanggar protokol kesehatan.
"Ukurannya adalah pagar pabrik. Begitu masuk pagar pabrik kan itu berlaku protokol kesehatan,
dengan demikian tidak ada alasan pelarangan ketika para buruh menggunakan hak
konstitusionalnya, " jelas dia.
131
