Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 128

Dia menambahkan, banyak pekerja yang tidak menggunakan atau memakai alat perlindungan
              kerja.  Salah  satunya  pekerja  tidak  menggunakan  alat pelindung diri  (APD),  seperti  memakai
              pakaian  kerja  untuk  melindungi  tubuh  dan  helm  untuk  melindungi  kepala  dari  hal-hal  yang
              membahayakan.

              Faktor  lainnya,  lanjut  Ngatiana,  kondisi  peralatan  kerja  dan  minimnya  pengetahuan  pekerja
              terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

              Oleh karenanya, kata Ngatiana, monitoring dan evaluasi terhadap masalah keselamatan dan
              kesehatan kerja sangat penting. Khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor industri dan
              perdagangan.

              Ngatiana  menjelaskan,  Undang-Undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  telah
              mengamanatkan, bahwa setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja agar
              tidak  terjadi  gangguan  kesehatan  pada  pekerja,  keluarga,  masyarakat  dan  lingkungan
              sekitarnya.
              Oleh karena itu, Ngatiana berharap, pihak perusahaan memperhatikan perlindungan terhadap
              karyawannya. Para pekerja tersebut, memiliki hak atas perlindungan kerja.

              Lebih lanjut, Ngatiana menyampaikan, sosialisasi tentang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
              harus  dilakukan  agar  para  pekerja  mengetahui  hak  dan  kewajibannya  sebagai  tenaga  kerja
              sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Yanuar Taufik menjelaskan, monitoring dan evaluasi
              sekaligus sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ini sesuai dengan Undang-
              Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah nomor 37
              tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

              "Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  informasi  tentang  peraturan  pemerintah  RI
              kepada pengusaha, serikat pekerja dan pekerja sebanyak 100 orang," ujarnya.







































                                                           127
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133