Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 125

Judul               Buruh Tolak THR Lebaran Dicicil: Tidak Ada Tawar-menawar
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1449410/buruh-tolak-thr-lebaran-dicicil-
                                    tidak-ada-tawar-menawar
                Jurnalis            Francisca Christy Rosana
                Tanggal             2021-04-05 16:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral  -  Ramidi  Abdul  (Sekretaris  Jenderal  Serikat  Pekerja  Nasional  atau  SPN)  Perlu
              digarisbawahi, persoalan THR di undang-undang itu sesuatu yang normatif. Tidak ada tawar-
              menawar. Kami tidak akan mengusahakan perundingan itu

              negative - Apindo Haryadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Tidak ada
              jalan lain selain kita kompromi. Mereka (pengusaha) mengupayakan pembicaraan bipartit

              negative - Apindo Haryadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Yang paling
              penting karyawan tidak di-PHK. Saya rasa dalam kondisi ini bisa ada kesepakatan pengusaha
              dan karyawan asal transparan

              negative - Said (Ketua Harian LAMR BengkalisSofyan) Bipartit bisa sepanjang ada bukti kasat
              mata yang terlihat, yaitu laporan pembukuan perusahaan yang merugi selama dua tahun, dan
              bernegosiasi dengan serikat pekerja



              Ringkasan

              Sekretaris  Jenderal  Serikat  Pekerja  Nasional  atau  SPN  Ramidi  Abdul  menolak  permintaan
              pengusaha menggelar perundingan bipartit untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR
              Lebaran 2021. Ia mendesak pengusaha memenuhi kewajiban THR kepada pekerjanya secara
              penuh tanpa dicicil. "Perlu digarisbawahi, persoalan THR di undang-undang itu sesuatu yang
              normatif.  Tidak  ada  tawar-menawar.  Kami  tidak  akan  mengusahakan  perundingan  itu,"  ujar
              Ramidi dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 5 April 2021.



              BURUH TOLAK THR LEBARAN DICICIL: TIDAK ADA TAWAR-MENAWAR

              TEMPO.CO,  Jakarta  -  Sekretaris  Jenderal  Serikat  Pekerja  Nasional  atau  SPN  Ramidi  Abdul
              menolak permintaan pengusaha menggelar perundingan bipartit untuk pembayaran tunjangan
              hari raya atau THR Lebaran 2021. Ia mendesak pengusaha memenuhi kewajiban THR kepada
              pekerjanya secara penuh tanpa dicicil.
                                                           124
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130