Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

"Perlu digarisbawahi, persoalan THR di undang-undang itu sesuatu yang normatif. Tidak ada
tawar-menawar. Kami tidak akan mengusahakan perundingan itu," ujar Ramidi dalam konferensi
pers secara virtual, Senin, 5 April 2021.

Ia melanjutkan pengusaha harus memberi kepastian terhadap buruh soal pembayaran THR
menjelang Idul Fitri. Sesuai ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang masih berlaku, tunjangan wajib diberikan dengan
batas waktu tertentu sebelum hari raya.

Di samping itu, Ramidi meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap buruh dengan tidak
menerbitkan surat edaran yang mengizinkan perusahaan memberikan THR dengan mekanisme
dicicil. Tahun lalu, saat pembayaran THR dilakukan dengan cara dicicil, ada 10 ribu buruh yang
belum menerima haknya karena perusahaan masih mengutang.

Masalah tersebut semakin membebani buruh yang ikut terimbas dampak pandemi Covid-19.
Data SPN menunjukkan, pada 2020, sebanyak 24.451 pekerja diliburkan tanpa diberi upah dan
mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon.

Pengusaha sebelumnya menyatakan niat ingin melakukan perundingan bipartit untuk
menanggapi permintaan buruh yang mendesak perusahaan membayar THR secara penuh. Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan tak semua
perusahaan memiliki kondisi keuangan yang cukup lantaran masih tertekan pandemi Covid-19.

"Tidak ada jalan lain selain kita kompromi. Mereka (pengusaha) mengupayakan pembicaraan
bipartit," ujar Haryadi. Menurut Haryadi, ada sejumlah sektor yang saat ini masih mengalami
kesulitan pendapatan, seperti sektor angkutan darat, tekstil, dan perhotelan. Pengusaha hotel di
Bali, misalnya, nyaris menutup usaha akibat rendahnya tingkat kunjungan selama setahun
pandemi sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan THR.

Dengan kondisi arus kas yang tidak lancar, Haryadi menilai perusahaan tak mungkin dipaksa
untuk membayar tunjangan secara penuh bagi para pekerja. "Yang paling penting karyawan
tidak di-PHK. Saya rasa dalam kondisi ini bisa ada kesepakatan pengusaha dan karyawan asal
transparan," tutur Haryadi.

Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan akan membuka
ruang bipartit dengan pengusaha. Syaratnya, buruh meminta perusahaan menunjukkan bukti
laporan keuangan selama dua tahun bagi sektor-sektor yang tidak mampu membayar THR
secara penuh, seperti industri pariwisata dan turunannya.

"Bipartit bisa sepanjang ada bukti kasat mata yang terlihat, yaitu laporan pembukuan
perusahaan yang merugi selama dua tahun, dan bernegosiasi dengan serikat pekerja," ujar
Presiden KSPI Said.

Secara bersamaan, Said meminta bukti laporan keuangan itu diserahkan ke dinas
ketenagakerjaan setempat. Setelah itu, pemerintah akan menilai kemampuan perusahaan dalam
membayarkan kewajibannya kepada pekerja berdasarkan pembukuan keuangannya.

125