Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa
Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98
Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek,
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Dalam inpres tersebut Presiden menegaskan seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima
upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan
penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek.

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh mengimplementasikan program
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021
tersebut.
Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan
pelaksanaan inpres secara berkala setiap enam bulan.

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya
kepada Presiden Joko Widodo dan menyambut baik Inpres. Selain itu diaa akan memastikan
seluruh jajarannya berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh
Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejagung untuk mengawal implementasinya.

BPJamsostek segera bergerak menyiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang
dibutuhkan serta seluruh personilnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di
seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah
menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan
mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat,
termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," katanya.

Anggoro menambahkan sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus
terus dijaga konsistensinya.
"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai
kesejahteraan," ujarnya.

.

123