Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 154
HNSI CILACAP AJAK NELAYAN IKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Cilacap - Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah, mengajak seluruh nelayan setempat untuk mengikuti program jaminan
sosial khususnya yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.
"Alhamdulillah perlindungan sosial bagi nelayan sudah mulai dirasakan. Artinya, ada perhatian
dari pemerintah kepada nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK," kata Ketua
DPC HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono di Cilacap, Senin.
Menurut dia, hingga saat ini jumlah anggota HNSI Kabupaten Cilacap yang menjadi peserta
BPJAMSOSTEK berkisar 2.000-3.000 orang dari total anggota yang mencapai kisaran 18.000-
20.000 orang.
Kendati belum semua nelayan di Kabupaten Cilacap menjadi peserta BPJAMSOSTEK, dia
mengakui manfaat BPJAMSOSTEK sangat dirasakan nelayan yang telah menjadi peserta program
jaminan sosial tersebut.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh nelayan di Kabupaten Cilacap untuk menjadi peserta
BPJAMSOSTEK sebagai bentuk perlindungan diri dalam menjalankan pekerjaannya.
"Kami saat ini sedang mendata ulang jumlah anggota HNSI di seluruh Kabupaten Cilacap
termasuk akan melakukan sinkronisasi data nelayan yang telah menjadi peserta BPJAMSOSTEK,"
katanya.
Ia juga mengharapkan adanya bantuan fasilitas dari BJAMSOSTEK berupa kapal motor untuk
kegiatan kemanusiaan terutama jika terjadi kecelakaan di laut.
Sarjono juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah khususnya Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap, Direktorat Jenderal
PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah meluncurkan layanan "Cek Kapal
Tanpa Antrean" atau Cekatan.
"Layanan tersebut memang baru menjawab sebagian kecil harapan kami selama ini, namun
paling tidak bisa sedikit meringankan nelayan karena itu baru satu instansi. Padahal dalam
mengurus perizinan, ada lima atau enam instansi," katanya.
Selama ini, kata dia, HNSI Cilacap mengharapkan agar proses perizinan atau kepengurusan
dokumen kapal dipermudah dan dipercepat demi meningkatkan kesejahteraan maupun
perekonomian nelayan.
Ia mengatakan jika proses perizinan atau kepengurusan dokumen tersebut dapat dipercepat dan
dipermudah, tidak ada kapal-kapal nelayan yang ilegal.
"Kami ingin kapal-kapal nelayan di Cilacap legal semua, nelayan patuh pada aturan atau hukum.
Tapi untuk bisa patuh pada hukum ini kadang-kadang yang susah," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, berkaitan dengan momentum Hari Nelayan Nasional yang diperingati
setiap tanggal 6 April, pihaknya mengharapkan adanya kantor satu atap yang khusus untuk
melayani kepengurusan dokumen perizinan kapal seperti halnya kantor Samsat yang melayani
kendaraan bermotor.
Dengan demikian, lanjut dia, nelayan Cilacap bisa mengurus dokumen kapalnya termasuk
pembayarannya di satu tempat dan dapat diselesaikan dalam waktu satu-dua jam.
.
153
