Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

Ringkasan

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menemukan banyak aduan kecurangan
pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) tahun 2020 yang belum dituntaskan oleh pemerintah.
Padahal pemerintah, asosiasi dan juga badan pengawas sudah menyerukan pemberian THR
segera dilakukan H-7 sebelum hari raya. "Persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun
tersebut tentunya harus menjadi perhatian penuh Pemerintah khususnya Kementerian
Ketenagakerjaan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta,
Senin (5/4).

WADUH, MASIH BANYAK PERUSAHAAN YANG BELUM BAYAR THR DI 2020?

Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menemukan banyak aduan
kecurangan pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) tahun 2020 yang belum dituntaskan oleh
pemerintah. Padahal pemerintah, asosiasi dan juga badan pengawas sudah menyerukan
pemberian THR segera dilakukan H-7 sebelum hari raya.

"Persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi perhatian
penuh Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Pengawas
Ketenagakerjaan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (5/4).

Timboel mengatakan, sebenarnya pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid-19 pun, seruan
untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin,
dan sebagainya di media-media.

"Namun ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan
tersebut tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum
berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan dan para Gubernur dinilai membiarkan pengawas ketenagakerjaan
tidak memproses laporan pelanggaran THR yang dilakukan pengusaha. Sehingga akhirnya
pekerja membawa pelanggaran hak normative ini sebagai perselisihan ke pengadilan hubungan
industrial.

"Menurut informasi, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayar THR 2020 lalu,
demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR -nya belum
selesai," jelas Timboel.

Dalam masa pandemi ini, Timboel meminta, bagi perusahaan yang memang cash flow-nya
benar-benar tidak mampu membayar THR secara langsung sudah diperiksa oleh Pengawas
Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Pengawas Ketenagakerjaan segera berkomunikasi dengan
pekerja membicarakan skema pembayaran.

"Dengan adanya Perjanjian Bersama ini maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan
memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha
melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera
memprosesnya secara hukum," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menyatakan saat ini pemerintah tengah mematangkan aturan Tunjangan Hari Raya
(THR) 2021.

148