Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 145

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah sudah memberikan stimulus bahkan relaksasi
              pembayaran  pajak  kepada  perusahaan.  Dia  meminta  agar  kepentingan  buruh  juga  tidak
              diabaikan oleh pengusaha.

              "Stimulus  sudah  dikasih,  relaksasi  kredit  sudah  dikasih,  beberapa  keringanan  kredit  sudah
              dikasih, bahkan pajak penjualan mobil juga sudah dikasih. Apalagi yang kurang," ujarnya dalam
              konferensi pers, Senin (5/4/2021).

              Yorrys  Raweyai  Kembali  Direkomendasikan  Jadi  Ketum  KSPSI  Was-was  THR  Dicicil,
              Selengkapnya di iNews Room Rabu Pukul 18.00 WIB Dia mengakui banyak perusahaan di sektor
              tertentu yang masih mengalami masalah keuangan selama pandemi Covid-19. Dia meminta agar
              perusahaan  yang  masih  merugi  tersebut  berunding  dengan  dinas  ketenagakerjaan  setempat
              dengan melampirkan laporan keuangan selama dua tahun.

              "Langkah pertama ketika duduk berunding, pengusaha harus memberikan laporan keuangan dua
              tahun berturut-turut. Dari situ bisa diperiksa pemerintah apakah mampu atau tidak. Semua bisa
              dinegosiasikan dengan jujur, transparan, dan akuntabel," tuturnya.

              Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi mengatakan, hingga Februari 2021 masih banyak perusahaan
              yang belum membayar cicilan THR hingga lunas. "Ada 24.451 anggota Serikat Pekerja Nasional
              (SPN) yang terdampak Covid-19 yang imbasnya diliburkan tanpa upah, THR tidak dicicll, PHK
              tanpa pesangon," tuturnya.

              Terkait hal ini, KSPI dan sejumlah pimpinan serikat akan melakukan aksi pada 12 April 2021 di
              20 provinsi dan lebih dari 1.000 pabrik dengan melibatkan 10.000 orang buruh di pabriknya
              masing-masing.

              Ada  tiga tuntutan dalam  aksi  tersebut. Pertama,  meminta pembatalan  Undang-Undang  (UU)
              Cipta Kerja beserta aturan turunannya melalui sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi.
              Kedua,  meminta  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/Kota  (UMSK)  tahun  2021  tetap
              diberlakukan.

              Ketiga,  menuntut  pembayaran  THR  tahun  2021  secara  penuh  dan  tidak  dicicil  sebagaimana
              pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

              (ind).






























                                                           144
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150