Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

membayar THR kepada pekerja tanpa dicicil, karena perusahaan sudah mendapatkan bantuan
dari Pemerintah.
Padahal menurut Timboel, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayarkan untuk
THR di tahun 2020. Demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini
cicilan THR-nya belum selesai.

"Permintaan ini memantik perhatian dari pekerja, di tengah persoalan THR 2020 yang masih
belum selesai masalahnya hingga saat ini," kata Timboel dalam siaran pers, Minggu (4/4/2021).

Menurut dia, persoalan utama THR sepanjang tahun termasuk di masa pandemi ini, adalah
rendahnya kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Pengawas Ketenagakerjaan.
Masalah pembayaran THR merupakan hal klasik yang terjadi tiap tahun.

Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan
Pengawas Ketenagakerjaan. Karena, pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid-19 pun, seruan
untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin,
dan sebagainya.

"Ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan hal
tersebut, tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum
berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas," jelasnya.

Menurut Timboel, apa yang dilakukan oleh Airlangga kurang tepat, karena yang diperlukan oleh
kalangan pekerja bukan seruan tanpa makna, tetapi bagaimana Menteri Ketenagakerjaan
mampu memperbaiki kualitas peran pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan penegakkan
hukum bagi pengusaha yang melanggar THR.

"Saya mendesak Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan perintah kepada seluruh Pengawas
Ketenagakerjaan di tingkat Pusat dan Daerah, melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-
perusahaan untuk memastikan pengusaha di pertengahan April ini sudah menganggarkan dana
THR yang akan dibayarkan H-7. Pengawas Ketenagakerjaan harus bersikap pro aktif, jangan lagi
pasif menunggu di belakang meja," tegas dia.

Dalam masa pandemi ini, bagi perusahaan yang memang tidak mampu membayar THR secara
langsung dan kondisi ini sudah diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka Pengawas
Ketenagakerjaan segera berkomunikasi dengan pekerja tentang kondisi ini dan mendorong
pengusaha membicarakan skema pembayaran THR dengan pekerja dan dituangkan dalam
Perjanjian Bersama.

Dengan adanya Perjanjian Bersama, maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat terus memantau
dan memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila
pengusaha melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan
segera memprosesnya secara hukum.
.

211