Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana aksi tolak ombinus law UU Cipta kerja digulirkan oleh
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Menurutnya, aksi itu tak hanya dilakukan di DKI Jakarta, tetapi tersebar di 20 provinsi dan lebih
dari 150 kabupaten/kota. Secara rinci aksi tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu,
Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,
Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan
omnibus law. Serta di daerah-daerah ada perwakilan yang ke kantor gubernur, bupati, atau
walikota di daerahnya masing-masing," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin
(5/4/2021).

Said menjelaskan, para buruh menuntut Mahkamah Konstitusi mencabut UU 11/2020 tentang
Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan.
Selain itu, meminta pemerintah memastikan pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada pekerja secara penuh atau tidak di cicil pada tahun ini. Said juga menegaskan,
selama aksi para buruh akan menaati protokol kesehatan sesuai yang ditentukan Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan Covid-19.
Dirinya juga berencana akan melakukan tes rapid antigen terlebih dulu guna mencegah
penyebaran Covid-19. "Aksi ini tentu memgikuti perintah satgas Covid-19. Kita tidak akan
melanggar ketentuan Satgas dan aparat kemanan," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin
(5/4/2021).

(Penulis : Kontributor Semarang, Riska Farasonalia: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Khairina,
Dani Prabowo).

3