Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Rencana aksi serentak di berbagai kota dan kabupaten itu merupakan upaya terakhir buruh
untuk menjegal RUU Cipta Kerja agar tidak disahkan. "Kami akan menjalani protokol kesehatan
saat unjuk rasa," ujar Roy sebagai upaya agar tidak dibubarkan aparat saat kegiatan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten telah mengantisipasi dengan
mengimbau para buruh dari seluruh serikat pekerja di Banten membatalkan aksi mogok kerja di
Jakarta.

Imbauan tersebut disampaikan secara tertulis kepada seluruh serikat pekerja di Banten menyusul
adanya rencana aksi mogok kerja secara nasional mulai tanggal 6-8 Oktober 2020.

Imbauan membatalkan aksi mogok kerja tersebut dilakukan karena pertimbangan bahwa kondisi
perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Tidak
hanya itu, Pemprov Banten melalui Disnakertans meminta para buruh untuk mempertimbangkan
dampak munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di tengah kalangan para buruh.

Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Banten Erwin Syafrudin mengatakan kepada SP, Senin,
aksi mogok para buruh tentu akan berdampak terhadap perekonomian khususnya para investor
dan juga kekhawatiran munculnya klaster baru kasus Covid-19.

"Aksi mogok kerja itu tidak hanya berdampak terhadap perusahaan di mana para buruh bekerja,
tetapi juga terhadap diri para buruh itu sendiri," ujar Erwin.

Erwin menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 di Banten telah menyebabkan 73 perusahaan
yang tutup atau gulung tikar. Tidak hanya itu, sebanyak 18.774 pekerja yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan sebanyak 29.589 pekerja yang dirumahkan.

"Kalau aksi mogok kerja ini dilakukan bisa saja berdampak terjadinya PHK baru.

Sementara pandemi Covid-19 ini tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir," ujarnya.

Perusahaan-perusahaan di Banten, lanjut Erwin, selama pandemi Covid-19 tetap beroperasi
dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yakni pengaturan sistem sif waktu kerja,
penyesuaian hari kerja, maksimal mempekerjakan 80% dari total pekerja, dan penerapan K3 di
perusahaan secara optimal.

Tak Kerumunan
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta para buruh di daerah ini tak mengikuti
aksi mogok nasional. Ia menyarankan agar para buruh menyampaikan langsung aspirasinya
kepada pihak dan lembaga yang berwenang dan tidak menggelar aksi demonstrasi yang
menimbulkan kerumunan.

"Saya minta tidak mogok, tapi silakan berkomunikasi dengan baik. Apa yang ingin disampaikan
aspirasinya, sampaikan pada lembaganya. Dengan cara itu menurut saya lebih komunikatif dan
tidak menimbulkan kerumunan." kata Cianjar, Senin.
Menurut Ganjar, menyampaikan aspirasi memang hak setiap warga negara dan tidak boleh
dilarang. Namun di tengah pandemi Covid-19, penyampaian aspirasi itu harus mengedepankan
protokol kesehatan agar tidak membahayakan.

"Kita ingin semua menjaga kesehatan. Menyampaikan aspirasi kan tidak boleh dice- gah, tapi
caranya diperbaiki. Mereka bisa datang ke legislatif, ke pemerintah untuk menyampaikan secara
langsung dengan perwakilannya. Saya kira itu cara yang cukup elegan," tambahnya.

338